BGN Evaluasi Ribuan Dapur MBG, Program Makan Bergizi Gratis Terus Diperkuat demi Kualitas Layanan

1 week ago 11

Senin, 1 Juni 2026 - 18:09 WIB

Jakarta, VIVA – Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan evaluasi dan penguatan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Hingga akhir Mei 2026, sebanyak 2.213 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih menjalani masa penangguhan sementara untuk memastikan standar layanan program tetap terjaga.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan agar program MBG benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat seperti pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, mengatakan evaluasi dilakukan berdasarkan masukan masyarakat, hasil inspeksi mendadak (sidak), laporan pejabat daerah, hingga pemantauan terhadap sejumlah kejadian yang dialami penerima manfaat.

“Terhitung sejak program MBG dimulai pada tanggal 6 Januari 2025 sampai tanggal 29 Mei 2026, dari total 27.208 SPPG yang saat ini sudah beroperasi di seluruh Indonesia, sebanyak 8.182 SPPG sudah pernah ditangguhkan,” ujar Nanik dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, 1 Juni 2026.

Mayoritas SPPG Sudah Kembali Beroperasi

Dari total 8.182 SPPG yang sempat ditangguhkan, sebanyak 5.659 SPPG kini telah kembali beroperasi setelah memenuhi ketentuan dan standar teknis yang ditetapkan BGN.

Sementara itu, 2.213 SPPG lainnya masih menjalani proses pembenahan karena dinilai belum memenuhi persyaratan, baik dari sisi manajemen operasional maupun kelayakan bangunan.

Data BGN menunjukkan wilayah Pulau Jawa menjadi daerah dengan jumlah SPPG aktif terbesar sekaligus wilayah dengan angka penangguhan tertinggi.

Rincian SPPG yang Masih Ditangguhkan

  • Wilayah I (Sumatera)
    • Total SPPG beroperasi: 5.968
    • Masih ditangguhkan: 148
  • Wilayah II (Pulau Jawa)
    • Total SPPG beroperasi: 16.594
    • Masih ditangguhkan: 1.666
  • Wilayah III (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua)
    • Total SPPG beroperasi: 4.646
    • Masih ditangguhkan: 399

BGN menegaskan penangguhan bukan penghentian permanen, melainkan bagian dari mekanisme pengawasan untuk memastikan kualitas pelayanan MBG tetap sesuai standar nasional.

Berbagai Faktor Jadi Alasan Penangguhan

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

BGN mengungkapkan setiap SPPG dapat dikenakan sanksi suspend karena berbagai faktor teknis maupun administratif. Salah satu perhatian utama adalah kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.

SPPG dapat ditangguhkan apabila menu yang diproduksi memicu kejadian menonjol seperti gangguan pencernaan, diare, hingga muntah-muntah. Selain itu, ketidaksesuaian penggunaan anggaran bahan baku makanan juga menjadi sorotan.

Halaman Selanjutnya

BGN menemukan sejumlah pelanggaran seperti menu yang tidak sesuai standar anggaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per penerima manfaat, hingga dugaan mark up harga bahan baku.

Halaman Selanjutnya

Read Entire Article
Sindikasi | Jateng | Apps |