BI Lakukan Hal Ini Tekan Praktik Money Changer Ilegal di Bali

• 

• Bisnis

Jumat, 13 Maret 2026 - 13:58 WIB

Jakarta, VIVA – Bank Indonesia menyediakan situs web moneychangerbali.com sebagai sumber informasi wisatawan asing guna menekan praktik kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB) ilegal di Pulau Dewata.

Kepala BI Bali Erwin Soeriadimadja mengungkapkan, di dalam kanal daring itu, pengunjung dapat mencari lokasi terdekat KUPVA BB atau money changer yang memiliki izin resmi.

“Kami terus akan memperkuat fungsi perizinan dan pengawasan,” di Denpasar, Bali, Jumat, 13 Februari 2026.

Adapun ciri yang dapat diamati wisatawan atau masyarakat yang ingin menukar uang asing ke rupiah atau sebaliknya di tempat penukaran mata uang asing berizin adalah usaha itu memiliki sertifikat resmi dari Bank Indonesia. Kemudian memiliki nama perusahaan yang jelas dan terdaftar di Bank Indonesia, serta memasang logo KUPVA BB berizin yang dilengkapi dengan kode QR.

Berdasarkan data tahun 2025, BI Bali mencatat terdapat 601 jaringan kantor KUPVA BB berizin, terbesar kedua di Indonesia, dengan konsentrasi utama di tiga wilayah destinasi wisata, yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kota Denpasar.

Besarnya jaringan kantor ini menunjukkan peran strategis industri KUPVA BB di Pulau Dewata dalam mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, khususnya di sektor pariwisata.

Selain menyediakan informasi lokasi terdekat KUPVA BB berizin, pada situs tersebut juga menyediakan kanal pelaporan aktivitas penukaran mata uang asing ilegal melalui portal BI-PATROL.

“Berbagai langkah penertiban money changer ilegal ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas instansi termasuk bersama pemerintah daerah, asosiasi valuta asing, aparat penegak hukum, dan juga lembaga adat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Afiliasi Penukaran Valuta Asing (APVA) Bali Ni Made Tirtaningsih menjelaskan tempat usaha penukaran mata uang asing ilegal yang berpotensi merugikan konsumen serta mencoreng citra pariwisata Bali dan Indonesia di mata dunia.

Kini, lanjut dia, telah terdapat beberapa peraturan desa adat (perarem) di wilayah Kuta, Seminyak, dan Legian Kabupaten Badung yang secara tegas melarang beroperasinya usaha penukaran mata uang asing ilegal di wilayah tersebut.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan keberadaan KUPVA BB merupakan bagian penting dari ekosistem pariwisata Bali yang harus dijaga integritas dan kredibilitasnya.