BoP Minim Legitimasi dan Berisiko, RI Harus Perjuangkan Palestina Lewat OKI

• 

• Berita

• Nasional

Minggu, 15 Februari 2026 - 22:01 WIB

Jakarta, VIVA – Ekonom Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED), Farouk Abdullah Alwyni menilai, Indonesia perlu mengutamakan jalur Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Hal itu dinilai lebih tepat, alih-alih ketimbang menjadikan Board of Peace (BoP) sebagai poros utama diplomasi.

“Saya menegaskan bahwa jalur utama diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina seharusnya dilakukan melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), bukan melalui forum non-multilateral seperti Board of Peace (BoP) yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump,” kata Farouk dalam keterangannya, Minggu, 15 Februari 2026.

Menurutnya, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan rekam jejak panjang dalam diplomasi Global South, Indonesia memiliki modal moral, politik, dan historis untuk memimpin konsolidasi dunia Islam melalui Organisasi Kerja Sama Islam.

Dia menilai, OKI merupakan satu-satunya forum multilateral dunia Islam yang memiliki legitimasi internasional, mewakili kepentingan negara-negara Muslim, serta secara eksplisit menjadikan Palestina sebagai isu utama sejak awal berdiri.

Farouk mendorong Indonesia menginisiasi diplomasi aktif dan ofensif melalui OKI, dengan menggalang negara-negara kunci dunia Islam seperti Iran, Turki, Arab Saudi, Qatar, Malaysia, dan Mesir.

Langkah tersebut menurutnya diperlukan, untuk menekan Amerika Serikat dan Eropa, menghentikan pendudukan Israel, serta mendorong kemerdekaan Palestina secara nyata dan terukur.

Di sisi lain, Farouk menilai BoP belum dapat disebut sebagai institusi multilateral yang matang. Forum yang digagas Presiden AS, Donald Trump itu, dinilai tidak lahir dari mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Serta tidak memiliki mandat internasional yang jelas, tidak memiliki mekanisme suksesi kepemimpinan, serta sangat bergantung pada figur personal penggagasnya.

Dia juga menyoroti bahwa sekutu utama Amerika Serikat seperti Inggris dan Prancis tidak bergabung dalam BoP, yang menurutnya menunjukkan lemahnya legitimasi dan kredibilitas forum tersebut di tingkat global.

"Piagam pendirian BoP tidak secara eksplisit menyebut Palestina atau Gaza, tidak memiliki peta jalan kemerdekaan Palestina, serta tidak menyediakan mekanisme akuntabilitas maupun status pengamat yang jelas," ujarnya.