6 hours ago
2
Jakarta, VIVA – Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H Ganinduto mengingatkan pemerintah dampak dari kebijakan impor sapi hidup meski bertujuan untuk menstabilkan harga daging dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ia mengungkapkan sejumlah catatan kritis dari parlemen terkait pentingnya kedaulatan pangan, keberlanjutan peternakan nasional hingga persetujuan impor yang melibatkan Kementerian Perdagangan.
Komisi VI DPR RI menilai bahwa pembukaan keran impor secara lebar dapat menjadi solusi jangka pendek, namun berpotensi melemahkan sektor peternakan dalam negeri jika tidak disertai dengan kebijakan perlindungan dan penguatan produksi lokal.
“Kami mendukung upaya pemerintah dalam menjamin ketersediaan daging dan susu nasional. Namun, jangan sampai ketergantungan pada impor justru mematikan usaha peternak rakyat yang selama ini sudah berjuang dengan segala keterbatasan,” kata Firnando dalam keterangannya, Minggu, 22 Juni 2025.
Alih-alih mengandalkan impor, menurutnya pemerintah harus lebih fokus pada pembangunan sistem peternakan nasional yang berkelanjutan.
Termasuk di dalamnya adalah memprioritaskan pengembangan bibit sapi lokal yang unggul, menyediakan lahan dan pakan yang memadai melalui sinergi pusat-daerah, serta mendorong riset dan investasi dalam peternakan rakyat dengan melibatkan perguruan tinggi, lembaga riset, dan pelaku usaha agar tercipta ekosistem peternakan yang berkelanjutan dan berpihak pada peternak kecil.
“Pastikan peternakan nasional terpenuhi dahulu, baru kita bicara impor,” tegas Firnando.
Ia menilai Indonesia bisa memberikan ruang kepada koperasi dan UMKM dalam kebijakan impor sapi. Di mana, kata dia, Kementerian terkait bisa memberikan kuota bagi pelaku UMKM usaha tersebut.
"Kementerian teknis dapat memberikan kuota tersendiri bagi sektor koperasi dan UMKM sehingga sektor usaha ini juga dapat berkembang sebagai pelaku usaha yang mandiri dan mapan. Keberpihakan semacam ini sangat penting diberikan oleh negara," katanya.
Ia menambahkan rencana dan kebijakan impor selalu berkonotasi negatif ditengah masyarakat. Salah satu stigma negatifnya yaitu korupsi. Oleh sebab itu, Komisi VI DPR RI meminta pemerintah benar-benar transparan dan terbuka terkait rencana impor sapi tersebut.
Firnando juga mengingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi memperburuk neraca perdagangan sektor pangan jika tidak dibarengi dengan upaya serius meningkatkan produksi dalam negeri.
"Kebijakan impor sapi seharusnya menjadi solusi darurat yang dikuti dengan roadmap yang jelas menuju ketahanan dan kemandirian peternakan nasional serta tata kelola impor yang akuntabel. Kami siap mengawal kebijakan strategis ini agar tidak hanya berpihak pada stabilitas harga semata, tetapi juga pada kepentingan jangka panjang bangsa: berdiri di atas kaki sendiri dalam urusan pangan,”imbuhnya.
Halaman Selanjutnya
“Pastikan peternakan nasional terpenuhi dahulu, baru kita bicara impor,” tegas Firnando.
