DPR Minta Pemerintah Buka Target dan KPI Danantara Sumberdaya Indonesia Sebelum Dijalankan Penuh

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 1 Juni 2026 - 18:14 WIB

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait target hingga indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator (KPI) dari PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Menurut Mufti, kejelasan arah dan ukuran keberhasilan DSI perlu dipaparkan terlebih dahulu sebelum pemerintah mewajibkan seluruh aktivitas ekspor melalui lembaga tersebut.

“Sebelum bicara kewajiban semua ekspor melalui DSI, jelaskan dulu dong ke masyarakat target dan ukuran keberhasilannya DSI seperti apa,” ujar Mufti saat dikonfirmasi, Senin, 1 Juni 2026.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai masyarakat berhak mengetahui secara rinci tujuan utama pembentukan DSI, termasuk besaran potensi kebocoran devisa yang selama ini ingin ditekan pemerintah melalui kebijakan tersebut.

Pertanyakan Potensi Kebocoran Devisa

Mufti mempertanyakan sejauh mana praktik under invoicing ekspor selama ini berdampak terhadap penerimaan negara. Menurutnya, pemerintah perlu menyampaikan data konkret agar publik memahami urgensi kebijakan tersebut.

“Berapa sebenarnya nilai under invoicing ekspor yang selama ini terjadi? Berapa potensi kebocoran devisa yang ingin ditutup?” kata Mufti.

Ia juga meminta pemerintah menjelaskan target tambahan penerimaan negara yang ingin dicapai melalui DSI beserta batas waktu pencapaiannya.

“Berapa tambahan penerimaan negara yang ditargetkan? Dalam berapa tahun target itu harus tercapai? KPI-nya harus jelas dan terukur baru kemudian DSI dijalankan,” tambahnya.

Menurut Mufti, transparansi target menjadi penting agar pelaksanaan kebijakan dapat dievaluasi secara objektif dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat maupun pelaku usaha.

Ingatkan Risiko Kekuasaan Berlebihan

Selain meminta kejelasan target dan indikator keberhasilan, Mufti juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam memberikan kewenangan besar kepada DSI.

Ia menilai lembaga tersebut berpotensi menjadi kekuatan dominan baru dalam rantai ekspor nasional apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang ketat.

“Kami juga mengingatkan bahwa pemerintah harus berhati-hati agar DSI tidak berkembang menjadi super power baru dalam rantai ekspor kita,” jelas Mufti.

Menurutnya, kewenangan yang terlalu besar tanpa mekanisme kontrol yang kuat berisiko menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan di kemudian hari.