DPR Minta Pemerintah Percepat Pembahasan RUU Pengelolaan Keuangan Haji

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 13 Maret 2026 - 10:31 WIB

Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Keuangan Haji, Abidin Fikri mengatakan bahwa DPR RI secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dalam Rapat Paripurna, menjadikannya usul inisiatif DPR.

Ia menjelaskan persetujuan ini merupakan hasil dari proses harmonisasi mendalam di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, yang melibatkan seluruh fraksi dan menandai komitmen kuat untuk memperkuat tata kelola dana haji.

"Revisi RUU ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan proporsionalitas dalam distribusi manfaat bagi jemaah haji, sesuai dengan dinamika terkini penyelenggaraan ibadah haji," kata Abidin Fikri dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 13 Maret 2026.

Abidin menjelaskan bahwa pengelolaan dana haji yang lebih akuntabel akan memastikan azas keadilan terpenuhi, sehingga mencegah dugaan dan prasangka ketidakadilan yang selama ini dikeluhkan jemaah.

Kemudian, politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu menegaskan Persetujuan di Paripurna ini menjadikan RUU Pengelolaan Keuangan Haji sebagai prioritas legislasi nasional. 

Komisi VIII DPR RI mendesak Pemerintah agar segera menyiapkan Daftar Isian Masalah (DIM) RUU ini agar segera dibahas bersama dengan DPR.

“Kami Komisi VIII DPR RI berkomitmen mendorong percepatan pembahasan agar RUU ini segera disahkan menjadi undang-undang, guna mendukung penyelenggaraan haji yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh umat Islam Indonesia," pungkasnya.