3 hours ago
2
Jakarta, VIVA – Kebijakan pemerintah yang mengalirkan dana Rp200 triliun dari rekening pemerintah di Bank Indonesia (BI) ke bank umum untuk disalurkan sebagai kredit produktif, menuai sambutan positif dari kalangan ekonom.
Langkah yang digagas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini dinilai bisa menjadi momentum penting dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Anton Hendranata, Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sekaligus CEO BRI Research Institute, menilai kebijakan tersebut bukan sekadar strategi fiskal biasa, melainkan sebuah terobosan yang bisa membuka jalan cerah bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Secara makro, kebijakan ini berpotensi menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru. Kredit produktif dapat membantu mendorong investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya beli masyarakat,” ujar Anton Selasa, 16 September 2025 dikutip tvOnenews.com.
Menurutnya, langkah ini ibarat membuka tabungan besar yang sebelumnya tersimpan di BI agar benar-benar dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan produktif. Dana Rp200 triliun itu diharapkan mampu menggerakkan sektor riil, mempercepat pembangunan, hingga menghidupkan kembali aktivitas UMKM dan infrastruktur yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi rakyat.
Anton menambahkan, arah kebijakan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga dampaknya bisa dirasakan hingga ke lapisan masyarakat terbawah.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh sinergi antara Kementerian Keuangan, BI, dan bank umum sebagai penyalur kredit.
Lebih jauh, Anton menyoroti bahwa Indonesia bisa belajar dari pengalaman internasional. Ia menyebut program Targeted Longer-Term Refinancing Operations (TLTRO) di Uni Eropa maupun Priority Sector Lending (PSL) di China sebagai contoh bagaimana instrumen kredit produktif mampu menggerakkan roda perekonomian.
“Dengan semangat kolaborasi dan kewaspadaan, kebijakan ini dapat menjadi langkah berani yang membawa hasil nyata bagi bangsa. Mari dukung dengan optimisme, tetapi tetap menjaga mata terbuka untuk memastikan setiap langkah diambil dengan bijak,” tutup Anton.
Sebelumnya diberitakan,
Menteri Keuangan (Menkeu), RI Purbaya Yudhi Sadewa mulai mencairkan dana Rp200 triliun ke perbankan pada Jumat, 12 September 2025 sore. Dana yang mengendap di Bank Indonesia (BI) itu bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi RI.
Purbaya menjelaskan dana tersebut akan disalurkan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu Bank Mandiri, BNI dan BRI Rp 55 triliun, sedangkan BTN Rp 25 triliun. Lalu khusus ke PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) senilai Rp 10 triliun.
"(Ada yang lebih kecil) karena size bank-nya dan kenapa BSI ikut? Karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh supaya dananya juga bisa dimanfaatkan di Aceh," ucap Purbaya kepada wartawan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, dikutip Sabtu, 13 September 2025.
Mantan Bos LPS itu mengatakan penyaluran dana itu berbentuk deposit on call atau simpanan yang dapat ditarik kapan saja setelah memberikan pemberitahuan terlebih dahulu.
Di sisi lain, ia yakin bahwa dana yang sudah disalurkan kepada perbankan tak akan dibiarkan mengendap. Sebab, lanjut dia, ada biaya (cost) dari penempatan dana tersebut sehingga bank akan terdorong untuk mencari imbal hasil lebih tinggi.
Halaman Selanjutnya
“Dengan semangat kolaborasi dan kewaspadaan, kebijakan ini dapat menjadi langkah berani yang membawa hasil nyata bagi bangsa. Mari dukung dengan optimisme, tetapi tetap menjaga mata terbuka untuk memastikan setiap langkah diambil dengan bijak,” tutup Anton.
