Eks Wakapolri Sebut Fadli Zon Tak Tahu Kondisi Lapangan di Tragedi 98

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 18 Juni 2025 - 21:29 WIB

Jakarta, VIVA – Mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Oegroseno menyatakan kekecewaannya atas pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyangkal kebenaran kasus pemerkosaan massal dalam Tragedi 1998. Perwira tinggi pensiunan Polri ini menyebut pernyataan Fadli Zon sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab.

"Kalau dia tidak belajar dari data, fakta, laporan-laporan yang ada, ngapain bikin statement? Kan, pasti ada orang yang tersakiti," kata Oegroseno saat dihubungi, Rabu 18 Juni 2025.

"Pak Fadli Zon kalau tidak tahu situasi 98 di lapangan jangan terlalu banyak bicara. Rakyat yang menjadi korban merasa sakit terhadap pernyataan itu," tambah Oegro.

Merespons argumentasi Fadli Zon yang menyatakan tidak ada putusan pengadilan tentang pemerkosaan massal, Oegroseno menjelaskan situasi kacau saat itu. Sementara prioritas aparat penegak hukum saat itu ialah melakukan penetrasi untuk menurunkan tensi sosial.

"Dengan situasi kekacauan tahun 1998, itu kan dibutuhkan tim lengkap. Kalau menunjukkan pengadilan, ya, kita harus ada alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP, sementara korban dan banyak orang ketakutan," paparnya.

Oegroseno yang saat itu menjabat sebagai Kapolrestabes Surabaya mengaku tidak menemukan kasus pemerkosaan di wilayahnya. Namun, Oegro menyampaikan ada perintah dari atas untuk melakukan penembakan terhadap massa aksi yang melanggar peraturan di tengah kerusuhan 1998.

"Di Surabaya saya tidak mengeluarkan satu peluru pun. Kalau anak manusia menyampaikan pendapat di muka umum kok harus ditembak?" kenangnya tentang situasi saat itu.

Namun dalam konteks pernyataan Fadli Zon, menurut Oegro, sebagai menteri, tidak pantas menganulir adanya temuan TGPF dan pernyataan Presiden ketiga RI BJ Habibie.

Mantan pejabat tinggi Polri ini secara tegas menyindir Fadli Zon.

"Ngapain dia ngomong kayak kurang kerjaan saja dia. Dia sekarang lagi nganggur, enggak ada kerjaan? Kan, ada kerjaan. Dan bukan bidang dialah, Menteri HAM misalnya gitu, silakan," jelasnya.