6 hours ago
1
Merauke, VIVA – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Dr. Fahri Bachmid menilai Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memainkan peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara prinsip otonomi daerah dan konstitusionalitas norma hukum nasional. Dia menekankan bahwa sejumlah putusan MK belakangan ini telah memberikan implikasi langsung terhadap pelaksanaan kekhususan daerah, termasuk di Papua dan Aceh.
Hal itu ia sampaikan dalam kuliah umum yang bertema “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kewenangan Daerah yang Bersifat Khusus” yang sukses digelar di Aula Universitas Negeri Musamus (Unmus) Merauke, Rabu, 18 Juni 2025
“Fungsi pengawasan yudisial oleh MK sangat penting untuk memastikan bahwa pengaturan kekhususan daerah tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan yang diatur dalam UUD 1945,” tegas Dr. Fahri Bachmid dalam forum akademik tersebut.
Kuliah umum ini dihadiri secara antusias oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan, baik dari unsur dosen, praktisi hukum atau Advokat, mahasiswa, pengamat, LSM, Ormas, perwakilan organisasi kepemudaan, serta perwakilan pemerintah daerah setempat. Diskusi berjalan sangat aktif, terutama ketika membahas konsekuensi hukum dari putusan-putusan MK terkait Undang-Undang Otonomi Khusus Papua serta upaya menjaga keharmonisan antara hukum nasional dan kearifan lokal.
Sebagai akademisi yang juga aktif sebagai seorang Advokat yang sering menagani perkara konstitusi dan sengketa dalam bidang ketatanegaraan pada Mahkamah Konstitusi RI, Dr. Fahri Bachmid turut membagikan pengalaman keterlibatannya dalam berbagai perkara konstitusi di MK, termasuk sengketa pemilu dan uji materi terhadap berbagai undang-undang strategis lainya, Ia juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan daerah agar mampu merespons dinamika hukum yang terus berkembang.
Dr. Fahri Bachmid merupakan Akademisi serta seorang Advokat profesional kelahiran Pulau Buru, Maluku, yang saat ini aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Ia juga dikenal sebagai Advokat yang khusus berkiprah dalam menangani berbagai perkara konstitusi dan ketatanegaraan yang mendirikan kantor hukum Law Firm Dr. Fahri Bachmid & Associates sejak 2008.
Sepanjang kariernya, ia kerap diundang sebagai ahli dalam berbagai uji materi di Mahkamah Konstitusi, dan pernah tergabung dalam tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma’ruf Amin dalam sengketa Pilpres 2019 serta menjadi Wakil Komandan Tim Hukum dan Advokasi pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 bersama Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra pada sidang sengketa Pilpres tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi RI,
Selain aktif sebagai pendidik dan praktisi hukum, Dr. Fahri Bachmid juga pernah menjabat sebagai Penjabat Ketua Umum Partai Bulan Bintang menggantikan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. Ia aktif di berbagai organisasi keilmuan dan profesi hukum, saat ini Dr. Fahri Bachmid menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi dan Pemerintahan (PaKem) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.
Untuk diketahui, kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Hukum SILAW (Solusi Intellectual Law) yang berkedudukan di Merauke, sebagai bagian dari komitmen mereka dalam mendorong literasi hukum dan diskursus konstitusional di Tanah Papua. Melalui kegiatan ini, SILAW berharap semakin banyak generasi muda yang memahami pentingnya peran konstitusi dalam menjaga hak-hak daerah dan keutuhan bangsa.
Halaman Selanjutnya
Sepanjang kariernya, ia kerap diundang sebagai ahli dalam berbagai uji materi di Mahkamah Konstitusi, dan pernah tergabung dalam tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma’ruf Amin dalam sengketa Pilpres 2019 serta menjadi Wakil Komandan Tim Hukum dan Advokasi pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 bersama Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra pada sidang sengketa Pilpres tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi RI,
