Golkar: Kontrol Kita Terhadap Pemerintah Melebihi Oposisi

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 13 Februari 2026 - 23:05 WIB

Jakarta, VIVA – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji mengingatkan seluruh Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI untuk senantiasa memegang teguh fatsun politik dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai bagian dari koalisi pemerintahan.

Fatsun politik tersebut, katanya di hadapan para Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI dalam peringatan HUT ke-58 Fraksi Partai Golkar DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026, penting untuk menjaga soliditas, tanggung jawab, serta efektivitas pemerintahan dalam bekerja untuk kepentingan rakyat.

Ada empat prinsip fatsun politik yang perlu menjadi perhatian seluruh Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI.

Pertama, jangan menyerang Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai mitra koalisi, menjaga kehormatan dan kewibawaan kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan bagian dari tanggung jawab politik bersama.

"Namun demikian, hal ini tidak berarti menghilangkan sikap kritis. Dalam spektrum berbicara, terdapat berbagai tingkatan, mulai dari memuji secara berlebihan di satu sisi, hingga menghujat, mencaci, dan mencerca di sisi lain," kata dia.

Fraksi Partai Golkar, Sarmuji menekankan, mendorong posisi yang sehat dan konstruktif, yaitu mengapresiasi dengan kritis dan mengkritisi secara objektif, bukan dengan serangan atau hujatan yang merusak kehormatan institusi dan kualitas demokrasi. Kritik harus diarahkan agar program Pemerintah dapat berjalan dengan baik dengan mengurangi kekurangan jika ada.

Kedua, jangan menyerang kawan sendiri. Sesama mitra koalisi adalah partner dalam memperjuangkan agenda pemerintahan dan kepentingan rakyat.

"Kritik yang konstruktif diperbolehkan, bahkan dianjurkan, selama disampaikan dengan argumen, data, dan konsepsi banding yang jelas," ujarnya.

Ketiga, jangan menyoal yang sudah diputuskan negara dan sedang berjalan. Keputusan negara yang telah melalui proses konstitusional dan sedang dilaksanakan harus dihormati bersama.

"Energi politik harus difokuskan untuk memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan efektif, memberi manfaat nyata bagi rakyat, serta memperbaiki hal-hal teknis yang masih perlu disempurnakan, bukan untuk mempertanyakan kembali legitimasi keputusan yang sudah final," katanya.

Keempat, tak mengubah yang sudah diputuskan koalisi. Setiap keputusan koalisi merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama yang didasarkan pada pertimbangan matang. Konsistensi terhadap keputusan bersama merupakan fondasi kepercayaan dan stabilitas politik yang penting untuk keberhasilan pemerintahan.