Hadiri Forum Ekonomi Rusia, Prabowo Sebut Kapitalisme Murni Hasilkan Ketimpangan

• 

• Berita

• Dunia

Jumat, 20 Juni 2025 - 23:19 WIB

Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti buruknya dampak kapitalisme murni dalam suatu peradaban. Hal tersebut diungkap Prabowo dalam pidatonya di acara St. Peterburg International Economic Forum (SPIEF) '25 di Rusia, Jumat, 2025.

Awalnya, Kepala Negara menjelaskan bahwa negara-negara di ASEAN selama ini cenderung mengikuti kekuatan besar di dunia. Selama 35 tahun terakhir, kata Prabowo, filosofi pasar klasik, kapitalisme neoliberal mendominasi pasar ASEAN.

Prabowo menilai, para elite di Indonesia juga mengikuti filosofi tersebut. Ia menegaskan, setiap negara harus memiliki filosofinya sendiri dalam membangun ekonomi.

"Salah satu kesalahan besar banyak negara di ASEAN adalah kita cenderung selalu mengikuti kekuatan terbesar dan terkuat di dunia," ujar Prabowo dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo kembali menjelaskan bahwa suatu negara harus mengikuti filosofinya sendiri. Namun, harus dapat diterima oleh latarbelakang budaya masing-masing.

Prabowo mengaku mengambil masa lalu yang terbaik dari kapitalisme. 

"Posisi saya adalah ini, negara harus mengikuti filosofi ekonominya sendiri, yang selaras dan dapat diterima oleh budaya dan latar belakang masing-masing negara. Oleh karena itu saya memilih masa lalu yang penuh kompromi, masa lalu yang terbaik dari sosialisme, masa lalu yang terbaik dari kapitalisme, sosialisme murni yang telah kita lihat tidak berhasil, ini adalah utopia, sosialisme murni yang telah kita lihat banyak peluang, banyak kasus orang tidak ingin bekerja," ucap Prabowo.

Maka itu, Prabowo menyebut kapitalisme murni dan sosialisme murni menghasilkan ketimpangan di era kekinian.

"Kapitalisme murni menghasilkan ketimpangan, hanya menghasilkan sebagian kecil orang yang menikmati hasil kekayaan," katanya.

Prabowo menyampaikan, pemerintahannya kini mengambil jalan tengah. Tujuannya, untuk meningkatkan kreativitas, inovasi dan inisiatif setiap masyarakat untuk menggerakkan ekonomi suatu bangsa.

"Kita membutuhkan itu, tetapi kita membutuhkan intervensi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, mengatasi kelaparan untuk campur tangan dan melindungi yang lemah," kata dia.

Lebih lanjut, Prabowo kemudian membeberkan bahaya state capture di negara berkembang. State capture merupakan kekuatan swasta atau pengusaha sudah bisa menguasai pemerintah untuk mempengaruhi suatu kebijakan.

"Ada bahaya di negara berkembang seperti Indonesia, yakni bahaya state capture, kolusi antara pemodal besar, pemerintah dan elite politik," pungkas dia.