Jelang Muktamar, Aktivis NU Bongkar Kriteria Sosok yang Layak Pimpin PBNU

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 12 Agustus 2026 - 22:00 WIB

Jakarta, VIVA – Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar pada 27-30 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Tambakberas, Jawa Timur, sejumlah tokoh dan aktivis NU mendorong lahirnya kepemimpinan PBNU yang berintegritas, independen, dan mampu memperkuat kontribusi organisasi terhadap kepentingan bangsa.

Dorongan tersebut dinilai penting agar NU tetap mampu menjalankan peran strategisnya di tengah dinamika nasional, sekaligus membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah.

Aktivis muda NU, Hatim Gazali, mengatakan NU tetap dapat mengambil peran dalam pembangunan nasional dengan memberikan masukan secara konstruktif berdasarkan kepentingan masyarakat.

Hatim menilai calon pemimpin PBNU harus dapat diterima berbagai kelompok, bebas dari afiliasi partai politik, tidak memegang jabatan publik, serta memiliki akar kuat dari tradisi pesantren.

Ia juga mendorong munculnya kepemimpinan muda yang mampu menjawab tantangan generasi saat ini.

"Muda bukan hanya dalam pengertian umur, tetapi secara substansi mampu memahami dan mendalami dinamika generasi muda," kata dia, dikutip Rabu, 13 Agustus 2026.

Sementara itu, Sekretaris Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) PBNU, Inayah Wulandari Wahid, mengatakan independensi penting untuk menjaga marwah NU sekaligus memperkuat perannya dalam kehidupan kebangsaan.

"NU bukan organisasi yang antipolitik, tetapi harus bisa membedakan secara tegas antara politik kebangsaan dan politik praktis untuk mengejar kekuasaan. Posisi NU harus berdiri bersama rakyat, bukan menjadi arena pertarungan kepentingan," kata Inayah.

Menurut dia, Muktamar ke-35 harus menjadi momentum memilih figur dengan rekam jejak yang baik, memiliki akar pesantren, serta mampu memperkuat organisasi dalam menghadapi berbagai persoalan nasional dan global.

Ketua Umum KOPRI PB PMII, Wulansari Aliyatul Solikhah (Wulan), menilai independensi NU juga harus diperkuat melalui sistem organisasi yang transparan dan solid.

"Integritas adalah syarat utama. Ketika seorang pemimpin dihadapkan pada berbagai benturan kepentingan, integritas itulah yang menjadi karakter organisasi. NU itu jauh lebih besar daripada sekadar popularitas calon Ketua Umum," kata Wulan.

Selain penguatan tata kelola, Wulan dan Inayah mendorong keterlibatan perempuan yang lebih luas dalam pengambilan keputusan strategis di tubuh PBNU.