Terungkap Strategi China Membungkam Diaspora Uyghur di Luar Negeri

• 

• Berita

• International

Rabu, 12 Agustus 2026 - 22:16 WIB

VIVA – Strategi pemerintah China dalam mengendalikan suara-suara kritis dari komunitas Uyghur disebut tidak berhenti di dalam wilayah negaranya. Tekanan terhadap diaspora Uyghur di luar negeri juga menjadi bagian dari pola yang lebih luas, dengan berbagai metode yang dirancang untuk membatasi aktivitas, membungkam kesaksian, dan memengaruhi kehidupan mereka.

Kajian terbaru Adrian Zenz dan Muetter Tohti mengungkap bagaimana kontrol tersebut dapat bekerja secara bertahap melalui intimidasi, pengawasan, tekanan terhadap keluarga hingga upaya mendiskreditkan para peneliti. Strategi ini dinilai tidak selalu dilakukan secara terbuka, tetapi justru kerap menggunakan pendekatan yang lebih sulit dikenali.

Dalam artikel berjudul “If You Fly to the Sky, I Can Catch You by Your Feet (Jika Kau Terbang ke Langit, Aku Bisa Menangkapmu dengan Kakimu),” Zenz dan Tohti menganalisis dugaan praktik kontrol transnasional China terhadap peneliti dan aktivis diaspora Uyghur, seperri Bitter Winter.

Kajian tersebut diterbitkan pada 22 Juli 2026 dalam jurnal Communist and Post-Communist Studies yang diterbitkan University of California Press. Penelitian ini menggunakan wawancara dengan 11 peneliti dan aktivis Uyghur yang tinggal di luar China.

Selain pengalaman para narasumber, penelitian juga memanfaatkan sejumlah dokumen internal pemerintah China, termasuk dokumen yang berkaitan dengan aparat keamanan Xinjiang.

Dari berbagai sumber tersebut, para peneliti mencoba melihat bagaimana kebijakan pemerintah China dapat memengaruhi individu dan komunitas Uyghur bahkan ketika mereka sudah berada di luar negeri.

Zenz dan Tohti menggunakan kerangka yang mencakup tiga pendekatan utama, yakni represi, kooptasi, dan legitimasi.

Represi mencakup berbagai bentuk tekanan dan intimidasi terhadap individu yang dianggap kritis. Sementara kooptasi dilakukan dengan memberikan akses atau keuntungan tertentu dengan syarat adanya kepatuhan.

Adapun legitimasi berkaitan dengan upaya membentuk narasi yang dapat memengaruhi bagaimana publik internasional melihat persoalan Uyghur.

Penelitian tersebut juga memperkenalkan konsep transgression, yaitu tingkat pelanggaran suatu tindakan terhadap norma internasional maupun batas hukum domestik.

Menurut kajian itu, pemerintah China semakin menggunakan cara-cara yang dianggap memiliki tingkat pelanggaran lebih rendah secara kasatmata, tetapi tetap mampu memberikan dampak besar. Cara semacam ini juga membuat keterlibatan negara lebih sulit dibuktikan secara langsung.