Jelang Pidato Kenegaraan Presiden, PA GMNI Minta Tata Kelola MBG Diperbaiki

• 

• Berita

• Nasional

Kamis, 13 Agustus 2026 - 18:44 WIB

Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto bakal memberikan Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR/DPR dan Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Jajaran DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) memberikan catatan terhadap sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan sikap kebangsaan bertajuk "Ambeg Paramarta" tersebut dibacakan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PA GMNI, Abdy Yuhana, di Kantor DPP PA GMNI, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Agustus 2026.

Abdy Yuhana menjelaskan pihaknya mendukung setiap program jaring pengaman sosial yang ditujukan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dan menggerakkan ekonomi rakyat kecil.

Namun, kebijakan berskala besar seperti program MBG dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di lapangan harus dilandasi oleh kajian kelayakan yang matang, transparan, akuntabel, serta teruji secara demokratis agar terhindar dari potensi penyelewengan (fraud).

"Program berskala besar yang menggunakan sumber daya publik harus memiliki standar tata kelola, pengawasan, transparansi, keamanan, dan akuntabilitas yang tinggi. Evaluasi terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan program tidak boleh dipandang sebagai bentuk penolakan, tetapi sebagai mekanisme demokratis untuk memperbaiki kebijakan agar tepat sasaran," kata Abdy Yuhana.

Lebih lanjut, PA GMNI memberikan kritik tajam terhadap rusaknya tatanan etika publik akibat meluasnya praktik politik dinasti, maraknya benturan kepentingan pejabat, pamer kemewahan, serta diabaikannya sistem meritokrasi dalam pengisian jabatan strategis di lembaga negara dan BUMN.

PA GMNI pun mendesak dikembalikannya keteladanan kepemimpinan nasional yang dianalogikan melalui integritas moral mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Iman Santoso dan mantan Jaksa Agung Baharuddin Lopa yang dikenal ksatria, jujur, sederhana, dan berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

"Konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, dan kebijakan impulsif harus dicegah melalui transparansi dan akuntabilitas. Meritokrasi harus ditegakkan. Kompetensi, integritas, rekam jejak, profesionalitas, dan kapasitas kepemimpinan harus menjadi dasar pengisian jabatan publik, bukan karena kedekatan politik atau kepentingan transaksional," tegasnya.

Atas dasar keprihatinan mendalam tersebut, DPP PA GMNI merumuskan lima maklumat politik taktis "Ambeg Paramarta" guna memulihkan tata kelola bernegara menjelang momentum 81 tahun Indonesia merdeka.