Penyaluran Subsidi Energi Pakai NIK, Anggota DPR: Data Akurat dan Transparan jadi Kunci Tepat Sasaran

• 

• Bisnis

Kamis, 13 Agustus 2026 - 17:31 WIB

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi XII DPR RI, Dewi Yustisiana mendukung sinergi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, serta Pertamina Patra Niaga dalam memperkuat validasi data pengguna LPG 3 kg. Sinergi tersebut ditandai dengan kerja sama pemanfaatan data kependudukan yang ditandatangani pada Senin, 10 Agustus 2026.

“Kerja sama ini merupakan langkah penting untuk memastikan subsidi LPG 3 kg benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Data yang akurat menjadi fondasi utama agar kebijakan subsidi dapat dilaksanakan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Dewi dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 Agustus 2026.

Menurut Dewi, integrasi data kependudukan akan membantu pemerintah memverifikasi identitas pengguna, mencegah penggunaan NIK yang tidak valid atau berulang, serta memetakan kebutuhan LPG 3 kg secara lebih tepat. Dengan demikian, pemerintah dapat mengurangi potensi penyimpangan sekaligus menjaga keberlanjutan anggaran subsidi energi.

“Pemanfaatan data bukan untuk mempersulit masyarakat, tetapi untuk memastikan negara hadir melindungi mereka yang benar-benar membutuhkan. Rumah tangga kurang mampu, pelaku usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran harus tetap memperoleh akses LPG 3 kg dengan mudah dan sesuai kebutuhan,” tegasnya.

Dewi mengingatkan bahwa integrasi data harus disertai perlindungan data pribadi, keamanan sistem, serta pembatasan akses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem yang dibangun juga harus mampu memperbarui data secara berkala agar perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat segera diakomodasi.

Ia juga mendorong agar penerapannya dilakukan secara bertahap dan didahului sosialisasi yang luas. Pemerintah dan Pertamina juga perlu menyediakan mekanisme pengaduan dan perbaikan data yang mudah dijangkau agar masyarakat yang berhak tidak kehilangan akses akibat ketidaksesuaian data.

Dewi mengapresiasi komitmen Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam membenahi tata kelola subsidi energi melalui penguatan koordinasi lintas lembaga. Komisi XII DPR RI akan terus mendukung dan mengawal pelaksanaannya agar penyaluran LPG 3 kg semakin tepat sasaran tanpa mengurangi ketersediaan dan kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan.