3 weeks ago
7
Jakarta, VIVA - Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Malaysia kian memanas. Sejumlah kader di negeri jiran menuntut Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk turun tangan dan menjatuhkan sanksi tegas terhadap Ketua Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) Malaysia, Zainul Arifin, yang dinilai bertindak di luar kewenangan dan menabrak aturan partai.
Kader senior PPP Malaysia, Aswal Ludin Bin Arwah, menyebut tindakan Zainul telah mencederai semangat islah yang telah ditegaskan melalui SK Kemenkumham Nomor M.HH-15.AH.11.02 Tahun 2025, tertanggal 6 Oktober 2025. SK tersebut menjadi dasar penegasan bahwa PPP kini berada dalam satu komando dan garis kepemimpinan yang sah.
“Sudah jelas PPP dalam posisi islah dan satu komando. Tapi ada saja oknum yang masih berulah, bertindak di luar aturan, dan mempermalukan nama baik partai di hadapan kader serta simpatisan di Malaysia,” tegas Aswal kepada wartawan, dikutip Rabu 12 November 2025.
Menurut Aswal, langkah Zainul mengganti Ketua DPLN Malaysia periode 2018–2023 Dato Mail Saleh tanpa dasar yang sah adalah bentuk pembangkangan terhadap struktur partai. Padahal, masa jabatan Dato Mail masih berlaku berdasarkan surat tugas resmi yang diperbaharui sejak 25 Maret 2021 hingga 2026.
“Saat masa Suharso menjadi Ketum, Zainul dengan jelas menabrak AD/ART PPP hanya untuk kepentingan sesaat. Bagaimana bisa seorang kader seenaknya mengganti Ketua yang masih memiliki surat tugas resmi? Ini bentuk pembangkangan terhadap struktur dan aturan partai,” ujarnya.
Aswal menilai tindakan Zainul bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan juga menunjukkan sikap tidak loyal terhadap garis organisasi. Dampaknya, kata dia, muncul keresahan dan perpecahan di kalangan kader dan simpatisan PPP di Malaysia.
“PPP bukan milik perorangan. Jangan jadikan partai sebagai kendaraan pribadi untuk kepentingan politik jangka pendek. Itu perilaku yang menggerus kepercayaan kader dan mencoreng marwah partai,” tandasnya.
Ia pun mendesak DPP PPP untuk bersikap tegas dengan memberikan surat peringatan (SP) hingga sanksi pemecatan jika terbukti melanggar etika dan disiplin organisasi.
“PPP harus bersih dari perilaku manipulatif dan ego sektoral. Jika dibiarkan, publik akan menilai PPP kehilangan wibawa. DPP harus bertindak tegas dan jangan sampai organisasi ini dikendalikan oleh orang-orang yang justru melemahkan semangat perjuangan partai,” tegasnya.
Halaman Selanjutnya
Menurut sejumlah kader lainnya, persoalan ini mencerminkan perlunya pembenahan internal secara menyeluruh di tubuh PPP Malaysia agar partai tetap solid dan fokus membangun basis di kalangan diaspora Indonesia.
