Kemenlu Minta Isu soal Iuran BoP Tak Jadi Penghambat Upaya RI Bantu Gaza

• 

• Berita

• Nasional

Sabtu, 28 Februari 2026 - 11:00 WIB

VIVA – Kementerian Luar Negeri menekankan bahwa partisipasi Indonesia di Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), semata-mata adalah untuk membantu warga Gaza di Palestina tanpa harus berkutat pada isu iuran keanggotaan badan tersebut.

Juru Bicara Kemenlu, Yvonne Mewengkang menegaskan, jangan sampai dinamika administrasi tersebut menghambat mandat Board of Peace.

"Jangan sampai menghambat fokus kita untuk melindungi warga sipil dan melakukan berbagai upaya rekonstruksi, dan membantu saudara kita di Gaza,” kata Yvonne dalam taklimat media di Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.

Hal tersebut disampaikan Yvonne untuk merespons pertanyaan terkait iuran Dewan Perdamaian, khususnya mengenai keputusan Israel untuk tidak membayar iuran keanggotaan organisasi bentukan Donald Trump itu.

Dia menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, juga telah menegaskan bahwa “Indonesia menjadi anggota Board of Peace tanpa harus membayar”.

“Tidak ada persyaratannya untuk menjadi anggota Board of Peace dengan kita harus membayar kontribusi dana,” ujar Yvonne.

Dia menambahkan, saat ini fokus Indonesia adalah menjamin kontribusi nasional di Dewan Perdamaian supaya benar-benar bisa berjalan sesuai dengan mandat organisasi, serta dapat memenuhi tujuan bersama bagi pemulihan Jalur Gaza.

“Saat ini kontribusi dan fokus Indonesia juga ada pada pengiriman pasukan kita ke ISF,” kata Yvonne.

Hal itu merujuk pada International Stabilization Force (ISF) yang akan diikuti oleh personel tentara Indonesia saat mereka diterjunkan ke Gaza.

Sebelumnya, Menlu Sugiono di sela-sela kunjungannya ke Washington DC pada Jumat, 20 Februari 2026 lalu juga menyampaikan, Indonesia telah menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian meski tidak menyetor iuran sebesar US$1 miliar.

Dia menyampaikan, kontribusi US$1 miliar yang sempat dibahas sebelumnya, bukan merupakan iuran wajib atau syarat keanggotaan tetap.

Sebagai bentuk kontribusi nyata, Indonesia memilih berpartisipasi melalui pengiriman pasukan penjaga perdamaian. Pemerintah menyiapkan sekitar 8.000 personel untuk mendukung misi yang disepakati dalam forum tersebut.