Kongres Umat Islam Indonesia Didesak Minta Presiden Lebih Progresif Berantas Korupsi

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 24 Juli 2026 - 15:54 WIB

Jakarta, VIVA – Silaturahim Haji dan Umrah Indonesia (SAHI) menyampaikan seruan mendesak Kongres Umat Islam Indonesia yang diselenggarakan oleh MUI pada 24-26 Juli 2026 di Jakarta agar menjadikan isu pemberantasan korupsi sebagai agenda utama dan melahirkan sikap bersama untuk mendesak Pemerintah serta Presiden Republik Indonesia mengambil langkah-langkah yang lebih berani, tegas, dan progresif.

Ketua Umum DPP SAHI, Abdul Khaliq Ahmad menyatakan, korupsi saat ini bukan sekadar masalah pelanggaran hukum semata, melainkan telah menjadi penyakit sosial yang merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bertentangan dengan nilai-nilai dasar keimanan dan keadilan.

"Korupsi adalah pengingkaran terhadap sifat amanah yang diemban setiap pemangku jabatan, sekaligus merampas hak rakyat yang paling dasar, mulai dari akses kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan umum. Kita melihat kerugian negara terus terjadi, sementara tingkat keyakinan masyarakat terhadap penanganan perkara korupsi belum membaik secara signifikan," kata Abdul dalam keterangan tertulisnya, Jumat 24 Juli 2026.

Menurut Abdul, korupsi secara masif menghancurkan ekosistem negara, baik ekosistem alam (ekologis) maupun ekosistem tata kelola pemerintahan dan sosial-ekonomi. Ketika praktik suap dan kolusi mengintervensi hukum, fungsi kontrol negara melemah. Akibatnya, seluruh tatanan kehidupan bernegara mengalami kerusakan sistemik yang sulit dipulihkan.

Oleh karena itu, SAHI mendorong agar Kongres Umat Islam Indonesia tidak hanya menghasilkan rumusan pemikiran, tetapi juga seruan nyata kepada Presiden untuk memperkuat independensi lembaga penindak korupsi dari segala bentuk campur tangan kekuasaan politik maupun kepentingan kelompok tertentu.

Kemudian menyempurnakan aturan hukum agar tidak menimbulkan celah pelemahan penindakan, sekaligus menerapkan sanksi yang setimpal dan bersifat menjerakan;

Selanjutnya, mengutamakan prinsip kesetaraan, di mana tidak ada seseorang pun yang kebal hukum, terlepas dari kedudukan, kekayaan, maupun jabatannya.

Abdul juga menegaskan bahwa peran umat Islam sangat strategis untuk membangun gerakan pengawasan sosial, mendorong transparansi di setiap jenjang pemerintahan, serta menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga negara dari kerusakan adalah bagian dari tanggung jawab keagamaan.

"Kami berharap Kongres ini menjadi titik balik lahirnya kekuatan persatuan umat yang bersuara lantang. Pemerintah harus hadir melindungi kepentingan seluruh rakyat, bukan melindungi kepentingan segelintir orang yang merugikan banyak orang. Kami siap bergerak bersama seluruh elemen masyarakat untuk mengawal seruan ini sampai terwujud perubahan nyata," ucapnya.