Kubu Silatnas Kickboxing Indonesia Melawan PP KBI, Munaslub Jadi Opsi Terakhir

• 

• Sport

Minggu, 15 Februari 2026 - 21:11 WIB

VIVA –  Pole­mik di tubuh Kickboxing Indonesia (KBI) kian memanas. Setelah Pengurus Pusat (PP) KBI pimpinan Ngatino menyebut keputusan forum Silaturahmi Nasional (Silatnas) ilegal, kubu Silatnas langsung bereaksi keras.

Forum Silatnas yang diikuti 22 Pengurus Provinsi (Pengprov) menegaskan kegiatan mereka sah dan tidak melanggar aturan organisasi. Sebaliknya, mereka justru menilai kepemimpinan PP KBI saat ini kerap menyimpang dari AD/ART dan menggiring opini publik.

Sekretaris Kegiatan Silatnas Pengprov KBI, Ismail Maswatu, menilai pernyataan Ketua Umum PP KBI sarat kekhawatiran berlebihan.

“Silatnas tidak diatur secara eksplisit dalam AD/ART, tetapi juga tidak dilarang. Ini forum silaturahmi yang lahir dari keterpanggilan mayoritas Pengprov yang merasa dirugikan dan menginginkan perubahan,” ujar Ismail dalam konferensi pers daring, Sabtu (14/2).

Ismail menegaskan, dukungan terhadap Silatnas bahkan telah melampaui dua pertiga jumlah Pengprov KBI di seluruh Indonesia.

Ismail balik mempertanyakan tudingan pelanggaran AD/ART yang dialamatkan kepada Silatnas. Ia menyoroti proses penjaringan bakal calon Ketua Umum KBI dan pembentukan panitia Musyawarah Nasional (Munas) oleh PP KBI yang dinilai tidak transparan.

Menurutnya, agenda tersebut hanya diumumkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Desember 2025 yang justru dianggap bermasalah.

“Bukan soal berapa provinsi yang hadir, tapi Rakernas kemarin tidak berjalan sesuai mekanisme AD/ART,” tegasnya.

Ia menyebut unsur penting organisasi seperti Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan tidak hadir. Selain itu, tidak ada notulensi resmi yang mengikat sehingga legitimasi forum dipertanyakan.

“Tidak lazim Rakernas tanpa laporan keuangan, evaluasi organisasi, atau pembahasan pembinaan prestasi. Kalau saya istilahkan, sangat kacau—bahkan mungkin lebih dari itu,” tambah Ismail.

Ismail juga menuding Ketua Umum PP KBI tidak netral saat memimpin forum. Ia menyebut adanya penggiringan dukungan terhadap satu nama calon Ketua Umum yang mengarah pada Maman Abdurrahman.

“Bukan diperkenalkan sebagai calon, tapi langsung diminta dukungan. Itu tidak punya legitimasi. Kalau hanya teriak setuju, itu tim sorak, bukan forum organisasi,” katanya.

Senada, Ketua Pengprov KBI Maluku Albertus Fenanlampir yang juga juru bicara Silatnas menyatakan forum ini lahir secara bottom-up.