Maduro Tuduh AS Langgar Hak Konstitusionalnya, Desak Pengadilan Batalkan Dakwaan

• 

• Berita

• International

Jumat, 27 Februari 2026 - 12:04 WIB

VIVA –  Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membatalkan dakwaan pidana yang diajukan terhadap dirinya, dengan alasan otoritas Amerika Serikat (AS) telah melanggar hak-hak konstitusionalnya dalam proses penuntutan.

"Tindakan pemerintah AS tidak hanya merugikan haknya sendiri tetapi juga melemahkan kewenangan pengadilan untuk memberikan proses hukum yang adil bagi semua terdakwa sesuai dengan perlindungan dalam Konstitusi AS." dalam berkas pengadilan Maduro yang dikutip oleh RIA Novosti. 

Tim pembela Maduro menjelaskan dalam dokumen itu bahwa hak-haknya telah dilanggar selama proses hukum, dan mereka meminta agar pengadilan AS membatalkan dakwaan terhadapnya.

"Presiden Maduro dengan hormat memohon kepada Pengadilan ini untuk membatalkan Dakwaan Pengganti Keempat terhadap dirinya," ujar pernyataan dalam berkas tersebut.

Dokumen itu juga menyatakan bahwa otoritas Venezuela tidak diizinkan membiayai pembelaan hukum Maduro di pengadilan AS. "Pemerintah Amerika Serikat, meskipun mengizinkan berbagai transaksi komersial dengan Venezuela, melarang penasihat hukum menerima dana yang tidak tercemar dari pemerintah Venezuela, meskipun Venezuela berkewajiban mendanai pembelaan Bapak Maduro," bunyi berkas tersebut.

"Setiap persidangan yang berlangsung dalam keadaan seperti ini akan cacat secara konstitusional dan tidak dapat menghasilkan putusan yang akan bertahan terhadap tantangan di kemudian hari," tambah pernyataan itu.

Berkas pengadilan itu juga memuat pernyataan bahwa Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) AS telah menolak untuk mempertimbangkan kembali posisinya dan tidak akan memberikan lisensi yang memungkinkan pemerintah Venezuela mendanai pembelaan hukum tersebut, sehingga menurut tim pembela hal itu mengganggu hak Maduro untuk memilih penasihat hukumnya sendiri.

"OFAC telah menolak untuk mempertimbangkan kembali posisinya dan tidak akan memberikan lisensi yang memungkinkan pemerintah Venezuela mendanai pembelaan tersebut, sehingga mengganggu hak Bapak Maduro untuk mempertahankan penasihat hukum pilihannya," bunyi berkas itu.

Sebelumnya, pada 3 Januari, Amerika Serikat menangkap Presiden Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, dan membawa keduanya ke New York. Menurut otoritas AS, mereka diduga terlibat dalam kasus "narko-terorisme". Dalam sidang di pengadilan New York, baik Maduro maupun Flores menyatakan tidak bersalah atas tuduhan tersebut.