Menlu Iran Sebut Biaya Perang AS Jauh Lebih Besar, Tembus Rp1.600 Triliun

• 

• Berita

• International

Jumat, 1 Mei 2026 - 23:00 WIB

VIVA –Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menuding Amerika Serikat tak jujur soal biaya perang yang mereka keluarkan. Araghchi menyebut bahwa angka yang disampaikan pihak AS jauh lebih kecil dari beban yang telah mereka keluarkan.

Dalam unggahannya pada Jumat 1 Mei 2026, Araghchi menyebut Pentagon berbohong soal biaya operang yang sudah mencapai 100 miliar dolar AS atau setara Rp 1.600 triliun.

“Langkah spekulatif Netanyahu sejauh ini telah membuat Amerika mengeluarkan 100 miliar dolar AS, empat kali lebih besar dari yang diklaim,” tulisnya, merujuk pada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu seperti dikutip dari laman Anadolu Agency, Jumat 1 Mei 2026.

Araghchi menambahkan, biaya tidak langsung yang ditanggung warga Amerika bahkan jauh lebih besar. Ia menyebut, setiap rumah tangga di AS harus menanggung sekitar 500 dolar AS per bulan atau sekitar Rp8 juta per bulan dan jumlah itu terus meningkat.

Ia juga mengkritik kebijakan AS terhadap Israel.

“Mendahulukan Israel selalu berarti mengorbankan Amerika,” kata dia.

Sementara itu, pada Rabu, pejabat Pentagon, Jules Hurst, dalam pernyataannya di Kongres  AS menyebut bahwa operasi militer bertajuk Operation Epic Fury telah menelan biaya sekitar 25 miliar dolar AS, atau setara Rp400 triliun.

Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan gabungan ke Iran pada 28 Februari hingga menyebabkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei meninggal dunia. Serangan gabungan itu kemudian dibalas Teheran dengan menyerang sekutu AS di kawasan Teluk serta menutup jalur pelayaran penting di Selat Hormuz.

Gencatan senjata diumumkan pada 8 April melalui mediasi Pakistan, lalu dilanjutkan dengan perundingan di Islamabad pada 11–12 April. Namun, kedua pihak belum mencapai kesepakatan.

Presiden AS, Donald Trump, kemudian memperpanjang gencatan senjata tersebut secara sepihak tanpa menetapkan batas waktu baru, atas permintaan Pakistan.