Muktamar ke-35 NU Diminta Harus Bersih dari Kepentingan Politik

• 

• Berita

• Nasional

Selasa, 28 April 2026 - 15:30 WIB

Jakarta, VIVA – Pengasuh Pondok Pesantren Ma’hadul Ilmi As-Syar’iyati (MIS) Sarang, KH Achmad Rosikh Roghibi atau Gus Rosikh, menegaskan bahwa pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) harus bersih dari berbagai kepentingan politik praktis maupun orientasi ekonomi yang berpotensi mencederai nilai-nilai luhur organisasi. 
 
Gus Rosikh menyampaikan bahwa Muktamar sebagai forum permusyawaratan tertinggi NU semestinya menjadi ruang yang sakral, diisi oleh semangat keikhlasan dan tanggung jawab keumatan, bukan arena perebutan kekuasaan ataupun transaksi berbasis 'cuan'. 
 
“NU ini berdiri di atas fondasi perjuangan para ulama. Kalau Muktamar sudah disusupi kepentingan politik dan kepentingan materi, maka arah perjuangan NU akan menyimpang dari khittahnya,” kata Gus Rosikh dalam keterangannya, Selasa, 28 April 2026. 
 
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya mengembalikan kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kepada dzuriyah muasis, yakni keturunan para pendiri NU, yang dinilai memiliki kedekatan historis, kultural, dan spiritual dengan nilai-nilai dasar organisasi. 
 
“Sudah saatnya PBNU kembali dipimpin oleh dzuriyah muassis yang memahami betul ruh perjuangan NU. Ini bukan soal eksklusivitas, tapi soal menjaga kesinambungan nilai dan amanah para pendiri,” tegas Gus Rosikh. 
 
Ia juga mengingatkan bahwa dominasi kepentingan politik dalam tubuh NU berisiko menimbulkan polarisasi di kalangan warga nahdliyin serta mengikis kepercayaan publik terhadap independensi organisasi. 
 
Gus Rosikh juga mengajak seluruh elemen NU untuk bersama-sama menjaga marwah Muktamar agar tetap bersih, jujur, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Ia berharap proses kepemimpinan di PBNU ke depan benar-benar mencerminkan integritas, kapasitas hingga keilmuan. 
 
Gus Rosikh juga mengingatkan bahwa dominasi kepentingan politik dalam tubuh organisasi berpotensi menjauhkan NU dari khittahnya sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah. Hal ini, menurutnya, dapat berdampak pada melemahnya kepercayaan warga nahdliyin terhadap kepemimpinan organisasi. 
 
“PBNU harus kembali ke pesantren, kembali ke ulama yang benar-benar hidup dalam tradisi keilmuan dan pengabdian. Jangan sampai NU hanya menjadi alat kepentingan kekuasaan,” tegasnya. 
 
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen warga NU untuk menjaga integritas Muktamar sebagai forum yang bermartabat. Ia juga mendorong agar proses pemilihan kepemimpinan dilakukan secara jujur, transparan, dan berlandaskan pada kapasitas keilmuan serta keteladanan, bukan kekuatan modal. 
 
Dengan demikian, Gus Rosikh berharap NU dapat tetap menjadi pilar utama dalam menjaga nilai-nilai keislaman yang moderat, serta berperan sebagai penyejuk di tengah dinamika sosial dan politik bangsa.