OJK dan Inggris Bentuk Kelompok Kerja untuk Pembiayaan Iklim, Ini Tujuannya

• 

• Bisnis

Kamis, 26 Februari 2026 - 17:59 WIB

Jakarta, VIVA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Inggris membentuk kelompok kerja pembiayaan iklim, sebagai upaya memperkuat kerja sama pendanaan transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Dalam 'The 2nd Indonesia Climate Banking Forum' (ICBF), Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi alias Kiki menjelaskan, kelompok kerja bernama Indonesia-UK Strategic Partnership Working Group on Climate Financing itu, merupakan tindak lanjut dari kemitraan strategis Indonesia–Inggris yang disepakati Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer pada Januari lalu.

“Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat inovasi pembiayaan transisi sekaligus memperdalam kemitraan strategis antara Indonesia dan Britania Raya, sebagaimana telah ditegaskan kembali oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” kata Kiki di kawasan Sudirman, Jakarta, Kamis, 26 Februari 2026.

Kiki menilai, manajemen risiko iklim merupakan komponen strategis dan berorientasi ke depan dalam arsitektur pengawasan. Pendekatan tersebut menjembatani kebijakan transisi nasional dan sinyal global, ke dalam tata kelola sektor keuangan, manajemen risiko, serta alokasi pembiayaan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menyampaikan, sektor perbankan memiliki ketahanan permodalan yang memadai untuk menyerap tekanan risiko iklim, dalam skenario transisi yang dikelola dengan baik.

Hal itu tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) yang tetap berada di atas ketentuan regulasi. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perbankan Indonesia tidak hanya tangguh terhadap risiko iklim, tetapi juga berada pada posisi kuat untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

“Sistem keuangan yang tangguh merupakan fondasi utama untuk memastikan stabilitas jangka panjang, pertumbuhan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat,” kata Dian.

Sementara UK Minister for the Indo-Pacific, Seema Malhotra menegaskan, tantangan risiko iklim memerlukan respons kolektif lintas otoritas dan pelaku industri.

“Bank, regulator, dan investor sama-sama terpapar terhadap guncangan terkait iklim. Karena itu, regulator keuangan dan sektor perbankan perlu bergerak searah, dengan kecepatan dan pemahaman yang sama mengenai risiko ke depan," kata Seema.

Dia menambahkan, ketahanan sistem keuangan tidak hanya berkaitan dengan mitigasi risiko, tetapi juga kemampuan menangkap peluang ekonomi hijau.