Pansus Papua DPD RI Turun ke Sorong, Serap Aspirasi Masyarakat Terdampak Konflik

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 14 September 2026 - 20:14 WIB

Sorong, VIVA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memastikan penyelesaian konflik dan persoalan kemanusiaan di Papua harus berangkat dari fakta serta suara masyarakat.

Melalui Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua, DPD RI turun langsung ke Sorong, Papua Barat Daya, untuk mendengar aspirasi masyarakat khususnya di Kabupaten Maybrat dan sekitarnya, serta melihat kondisi korban dan pengungsi, serta memetakan persoalan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah.

Wakil Ketua I Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua, Filep Wamafma, mengatakan kunjungan lapangan diperlukan agar rekomendasi Pansus tidak hanya didasarkan pada laporan, tetapi juga fakta dan kebutuhan masyarakat.

“Kami datang bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Kami ingin melihat langsung persoalan di lapangan, mendengar masyarakat, dan menginventarisasi masalah secara objektif agar rekomendasi Pansus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua,” kata Filep dalam kunjungan kerja di Sorong, Senin 14 September 2026.

Menurut Filep, persoalan pengungsian menjadi salah satu perhatian utama Pansus karena konflik berdampak terhadap akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, mata pencaharian, serta kehidupan sosial.

“Negara perlu memastikan masyarakat yang terdampak konflik memperoleh perlindungan dan kepastian masa depan. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat hidup terlalu lama dalam ketidakpastian,” ujarnya.

Salah satu pengungsi bernama Mery, menyampaikan masyarakat saat ini mengalami situasi kehidupan yang mencekam dan intimidatif, Mery juga menambahkan masyarakat yang paling terdampak dalam situasi tersebut adalah kalangan perempuan. 

"Kami kaum perempuan yang lemah dan paling rentan dalam menghadapi situasi konflik, karena itu saya berharap ada sikap tegas pemerintah untuk menyudahi konflik ini," jelas Mery.

Lebih lanjut Mery mempersoalkan penambahan pasukan non organik di wilayah kabupaten Maybrat. Menurutnya dengan bertambahnya pasukan non organik, semakin membuat situasi semakin tidak kondusif.

"Saya kira dengan menarik mundur pasukan non organik dari wilayah konflik dan diteruskan dengan dialog, bisa menjadi solusi terbaik," jelas Mery.

Selain persoalan keamanan dan kemanusiaan, Pansus juga mencermati persoalan pembangunan dan kepentingan masyarakat adat. Filep menegaskan pembangunan di Papua harus memperhatikan hak masyarakat adat, kepentingan masyarakat lokal, serta dampak sosial yang ditimbulkan.