PDIP Soroti Ironi Kemiskinan di Aceh dan Papua: Rakyat Harus jadi Penerima Kekayaan Alam Tertinggi

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 1 Juni 2026 - 11:00 WIB

Jakarta, VIVA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menyoroti kekayaan alam di Papua, Aceh, dan pelosok negeri lain yang mengalir deras ke pusat.

Ironi ketimpangan sosial ini menjadi sorotan Hasto saat bertindak sebagai inspektur upacara dalam Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 1 Juni 2026.

Dalam amanatnya, Hasto mengingatkan kembali bahwa Pasal 33 UUD 1945 bukanlah izin bagi negara untuk sekadar menguasai sumber daya secara mutlak, melainkan sebuah amanat konstitusi agar rakyat menjadi "penerima manfaat tertinggi."

"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Amanat terpenting adalah rakyat sebagai dasar kebijakan, orientasi, dan pihak yang mendapat kemanfaatan tertinggi atas pendayagunaan seluruh kekayaan negara. Bukan dikuasai negara, titik," tegas Hasto.

Bagi PDIP, peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini harus menjadi cermin besar bagi pengambil kebijakan tentang mengapa rakyat paling bawah justru menjadi kelompok yang paling terpinggirkan dari kemakmuran tanah airnya sendiri.

Hasto menjabarkan secara mendalam makna filosofis Pasal 33 yang kerap disalahartikan. Penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam oleh negara harus diletakkan pada satu tujuan mutlak, kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

"Jangan seperti yang terjadi di Papua, Aceh, dan bagian dari provinsi Indonesia lainnya," tegas Hasto.

Ia menekankan, negara tidak boleh hanya mengeksploitasi hasil bumi daerah demi kepentingan segelintir elite di pusat, sementara membiarkan masyarakat lokal hidup dalam kesulitan ekonomi.

Hasto juga menegaskan bahwa upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh sekadar menjadi rutinitas tahunan yang kering akan makna. Momentum ini harus diiringi dengan otokritik dan pertanyaan reflektif tentang kondisi riil keadilan sosial hari ini.

"Peringatan hari lahir Pancasila harus disertai dengan kontemplasi, disertai pertanyaan kritis untuk melihat realitas yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara kita," katanya.

Ia mempertanyakan mengapa demokrasi ekonomi yang dicita-citakan para pendiri bangsa kini bergeser menjadi sentralistik, yang meminggirkan kehendak kolektif dan kedaulatan ekonomi rakyat di tingkat akar rumput.