3 weeks ago
16
Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, bakal mempercepat pembayaran kompensasi dan subsidi energi/non-energi kepada BUMN yang telah mendapat penugasan, dari yang sebelumnya membutuhkan waktu tiga bulan menjadi hanya sebulan saja.
Hal itu disampaikan Purbaya dalam rapat kerja alias Raker bersama Komisi XI DPR, guna membahas Realisasi Kompensasi dan Subsidi dalam APBN Tahun 2025.
Purbaya mengakui, tahap review dan audit BPKP dalam rangkaian proses pelunasan tagihan kompensasi energi/non-energi selama tiga bulan itu memang terlalu lama. Karenanya, Purbaya ingin agar prosesnya bisa dipercepat menjadi hanya satu bulan saja.
"Kita akan review proses yang tiga bulan tadi, karena kelamaan menurut saya juga. Kami ingin memastikan, program PSO kami ini tidak mengganggu cash flow dari Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya," kata Purbaya di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 September 2025.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, Komisi XI DPR
Photo :
- [tangkapan layar]
Selain itu, Menkeu juga berharap agar serapan dana pemerintah ke depannya juga bisa lebih cepat, sehingga tak perlu lagi menyimpannya di Bank Indonesia (BI). Kemudian, Purbaya juga mendorong Danantara agar bisa lebih proaktif untuk menagih pihaknya.
"Jangan sampai kita telat bayar lagi. Kalau bisa sebulan langsung bayar daripada uangnya nganggur di BI, biar masuk ke sistemnya juga cepat. Mestinya Danantara harusnya lebih cerdas lagi. Ketika saya seperti itu, harusnya dia langsung menghadap saya, minta," ujar Purbaya.
Bahkan, Purbaya mengaku tak segan mengancam akan mengganti Dirjen Kemenkeu terkait, yakni Dirjen Anggaran yang saat ini dijabat Luky Alfirman, apabila pembayaran kompensasi energi/non-energi itu masih juga berjalan lambat seperti saat ini.
"Sebulan (harus) selesai. Kalau enggak, nanti dia (Dirjen Anggaran) saya pindahin," ujarnya.
Diketahui, pagu kompensasi dan subsidi energi/non-energi untuk tahun 2025 yakni sebesar Rp 498,8 triliun, dengan realisasi pembayaran per Agustus 2025 yang mencapai Rp 218 triliun atau sekitar 43,7 persen dari pagu.
Halaman Selanjutnya
Bahkan, Purbaya mengaku tak segan mengancam akan mengganti Dirjen Kemenkeu terkait, yakni Dirjen Anggaran yang saat ini dijabat Luky Alfirman, apabila pembayaran kompensasi energi/non-energi itu masih juga berjalan lambat seperti saat ini.
