Pemerintah Mau Berantas Akun Anonim yang Sebar Hoaks di Internet, Bakom Usul Daftar Akun Medsos Pakai KTP

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 2 September 2026 - 09:50 WIB

Jakarta, VIVA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, M. Qodari menegaskan pemerintah akan membatasi akun-akun anonim di media sosial atau internet guna menekan informasi hoaks. Ia menyebut pemerintah kini telah merumuskan mekanisme untuk menekan jumlah informasi hoaks yang tersebar di jagat raya internet maupun media sosial.

"Kemudian yang kedua kita pikirkan mekanisme-mekanisme yang bisa secara komprehensif bisa menurunkan jumlah hoaks. Nah, kalau saya lihat ya, hoaks itu biasanya keluar dari akun-akun anonim," kata Qodari kepada wartawan di Jakarta, dikutip Rabu, 2 September 2026.

Salah satu cara yang sedang diupayakan pemerintah yaitu dengan membatasi akun anonim di media sosial. Ia menyinggung soal pendaftaran akun media sosial menggunakan nomor handphone atau KTP.

"Jadi ya cara menurunkan hoaks itu adalah dengan mengurangi akun anonim. Nah, agar tidak anonim, maka sebetulnya akun media sosial itu sebaiknya ada alasnya, misalnya nomor HP gitu ya, atau KTP. Sama dengan sekarang ini kan nomor-nomor HP kita kan ada alas identitasnya kan?," ucap dia.

Meski demikian, Qodari mengatakan mekanisme penerapan KTP sebagai syarat pembuatan akun media sosial masih perlu dikaji.

“Tapi bagaimana mekanismenya nanti kita pikirkan dan pertimbangkan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Qodari menegaskan bahwa media sosial ataupun internet masih menjadi sarang penipuan dan disebabkan oleh akun anonim, baik investasi maupun love scamming. Dengan begitu, upaya pendaftaran akun media sosial menggunakan KTP dinilai bisa mengurangi akun anonim yang menjadi penyebab penipuan dan hoaks.

"Kita tahu juga sekarang lewat media sosial juga banyak penipuan, baik investasi, atau misalnya love scamming, dan seterusnya. Jadi, intinya sih saya percaya bahwa kalau anonimitas itu kita buat tidak anonim, ya, maka kemudian hoaks itu akan berkurang," ujar dia.

Qodari menegaskan disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) merupakan musuh bersama. Pemerintah, kata dia, akan berupaya meminimalkan penyebaran informasi palsu di berbagai lini.

“Pers itu kawan, media sosial itu kawan, tapi DFK pasti lawan, pasti musuh karena kan sesuai dengan namanya dia kan hoaks dan fitnah ya, tidak sesuai fakta, dia tidak punya peristiwa. Saya kira kita semua setuju tinggal dicari mekanismenya untuk bisa mengatasi secara sistematis,” imbuhnya.