Pemerintah RI Persilakan Brazil Ikut Selidiki Kematian Juliana Marins

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 4 Juli 2025 - 16:39 WIB

Jakarta, VIVA - Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah RI akan bersikap terbuka untuk mengungkap seluruh fakta insiden kematian Juliana Marins. Juliana terjatuh di Gunung Rinjani, NTB, pada 26 Juni 2025. 

Yusril menambahkan aparat penegak hukum kini sedang melakukan penyelidikan dugaan kelalaian dari pihak pemandu wisata, biro perjalanan hingga otoritas pengelola Taman Nasional Rinjani.

"Pemerintah RI terbuka jika sekiranya Pemerintah Brasil ingin melakukan investigasi bersama atau joint investigation atas insiden kematian Juliana Marins ini agar hasilnya dapat diungkapkan secara terbuka baik kepada masyarakat Indonesia maupun masyarakat Brasil," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 4 Juli 2025.

Menurut Yusril, pembentukan tim penyelidikan bersama lebih relevan dilakukan untuk mengungkapkan fakta secara jujur dan adil untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

 Dia bilang hal itu penting daripada berwacana membawa kasus ini ke forum hukum internasional berdasarkan dugaan-dugaan belaka tanpa dasar penyelidikan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Hubungan baik dan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Brasil harus tetap dijaga dan tidak boleh terganggu dengan insiden kematian Juliana Marins ini," jelas Yusril.

Di sisi lain, ia meminta kepada seluruh masyarakat agar menjaga hubungan baik Indonesia-Brazil. Yusril mengatakan saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang menghadiri pertemuan negara-negara anggota BRICS di Brasil.

"Pemerintah Indonesia sangat concern dan berduka atas kematian warga Brasil, Juliana Maris akibat terjatuh ke dalam jurang sedalam 600 meter di tebing Gunung Rinjani," lanjut Yusril. 

"Pemerintah menganggap insiden tersebut adalah insiden kecelakaan yang dapat terjadi pada setiap pendaki gunung. Apalagi medan Rinjani yang berat dan cuaca ekstrem sedang terjadi saat itu," katanya.

Yusril mengatakan pemerintah telah berupaya melakukan evakuasi dan otopsi di sebuah Rumah Sakit di Denpasar. Ia menambahkan penggunaan helikopter tidak dapat dilakukan di medan bertebing di tengah cuaca ekstrem, sebagaimana diharapkan oleh keluarga korban. 

Tebing-tebing dan hutan tropis di Rinjani dinilai berbeda dengan tebing-tebing salju di Himalaya. Ia mengatakan salah satu caranya adalah evakuasi vertikal secara manual yang dilakukan oleh SAR dan Tim Relawan, sehingga proses evakuasi berjalan tidak secepat  yang diharapkan.

Menurut Yusril, hasil otopsi telah dengan jelas menunjukkan bahwa Juliana Marins meninggal antara 15-30 menit setelah badannya terhempas di bebatuan gunung. Juliana tewas akibat kerusakan organ dan patah tulang yang parah karena terjatuh dari ketinggian 600 meter itu.

"Pihak keluarga memang mempertanyakan jarak waktu antara saat terjatuh dan kematian, karena mereka berpikir ada keterlambatan datangnya pertolongan. Sementara korban diduga masih hidup. Secara medis, secepat apapun pertolongan datang, upaya untuk menyelamatkan nyawa korban dalam insiden jatuh dari ketinggian seperti itu sangat kecil kemungkinannya dapat dilakukan," kata Yusril.

Pemerintah Indonesia juga menghormati jika keluarga meminta autopsi ulang Juliana di Brasil. Secara teoritis, kata dia, jika metodologi autopsi dilakukan mengikuti standar forensik yang sama, hasilnya tidak akan jauh berbeda.

Yusril bilang ia telah berkoordinasi dengan Menko Polkam Budi Gunawan dan Menlu Sugiono dalam menyikapi insiden kematian Juliana Marins ini. Pemerintah Indonesia memastikan bahwa belum pernah menerima surat atau nota diplomatik apapun dari Pemerintah Brazil yang mempertanyakan insiden kematian Juliana Marins. 

"Yang bersuara lantang atas insiden kematian Juliana Marins ini adalah Pembela HAM dari The Federal Public Defender's Office of Brasil (FPDO), sebuah lembaga independen negara seperti Komnas HAM di sini, yang menangani advokasi atas laporan kasus-kasus pelanggaran HAM di Brasil", kata Yusril.