PM Malaysia Larang Instansi Pemerintah Gelar Open Lebaran, Dampak Perang Iran vs AS

• 

• Berita

• International

Jumat, 13 Maret 2026 - 09:20 WIB

Malaysia, VIVA – Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memerintahkan seluruh instansi pemerintah, perusahaan milik negara (BUMN), serta perusahaan investasi yang terkait dengan pemerintah untuk tidak mengadakan acara open house Hari Raya Idul Fitri pada tahun ini.

Dijelaskan Anwar Ibrahim keputusan tersebut diambil karena dampak ekonomi dari konflik yang masih berlangsung di kawasan Timur Tengah. Selain itu, pemerintah juga meminta agar perjalanan ke luar negeri dikurangi.

“Semua menteri dan anggota pemerintahan, termasuk departemen-departemen terkait, telah diperintahkan untuk membatasi perjalanan ke luar negeri, kecuali yang sudah dijadwalkan sebelumnya dan wajib dihadiri. Langkah ini sekaligus menjadi pesan agar pengeluaran dilakukan secara lebih hemat dan bijaksana,” ujarnya dalam konferensi pers khusus di Kantor Perdana Menteri (PMO) pada Rabu 11 Maret 2026 dikutip dari laman The Star, Jumat 13 Maret 2026.

Anwar mengatakan, beberapa pihak sempat mempertanyakan alasan di balik keputusan tersebut.

“Saya katakan bahwa ini adalah keputusan yang masuk akal, agar kita tidak terlalu terdampak jika situasi menjadi semakin buruk. Oleh karena itu, kita perlu mengambil langkah yang moderat dan bertanggung jawab,” tambahnya.

Sementara itu, Anwar juga mengungkapkan bahwa rapat khusus kabinet akan digelar pada Jumat 13 Maret atau hari ini untuk membahas perkembangan situasi internasional yang saat ini bergerak sangat cepat.

Menurutnya, dalam rapat tersebut kabinet akan menelaah kondisi fiskal dan keuangan negara.

“Kita sudah beberapa kali menghadapi krisis sebelumnya. Saya yakin dengan sikap tanggung jawab serta kerja sama semua pihak, termasuk pemerintah, aparatur sipil negara, dan sektor swasta, kita dapat menangani persoalan ini dengan baik,” katanya.

Mojtaba Tegaskan Tutup Selat Hormuz

Dalam pernyataan perdananya, pemimpin tertinggi Iran yang baru Mojtaba Khamenei menegaskan bahwa selat Hormuz harus tetap ditutup. Mojtaba  juga memperingatkan pangkalan militer AS bisa diserang jika tetap beroperasi di kawasan tersebut.

"Saya menyarankan mereka menutup pangkalan itu sesegera mungkin, karena seharusnya sekarang sudah jelas bahwa klaim Amerika tentang menciptakan keamanan dan perdamaian hanyalah kebohongan belaka," ujarnya seperti dikutip dari laman NDTV, Jumat 13 Maret 2026.