7 hours ago
2
Jakarta, VIVA – Polemik tambang nikel di Raja Ampat tidak bisa dilepaskan dari konteks kebijakan besar pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam.
Bahkan, Anggota Komisi XII DPR RI Rusli Habibie mengatakan isu yang berkembang saat ini sangat mungkin dimanfaatkan sebagai alat untuk menyerang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Yang, tengah memperkuat tata kelola sektor mineral melalui kebijakan royalti dan Devisa Hasil Ekspor (DHE).
“Munculnya isu ini bisa jadi merupakan bentuk reaksi dari kelompok yang tidak puas terhadap kebijakan-kebijakan Kementerian ESDM, khususnya soal penguatan penerimaan negara dari sektor pertambangan. Jangan sampai kita ikut dalam permainan yang tujuannya hanya untuk menjatuhkan,” ujar Rusli dikutip dari keterangannya, Minggu, 8 Juni 2025.
Dia menjelaskan, menteri ESDM saat ini sedang menjalankan tugas berat sebagai leading sector dalam pembenahan sektor energi dan mineral. Kebijakan reformasi royalti dan pengetatan aturan DHE terbukti telah membuat kepentingan nasional lebih terlindungi, namun langkah tegas ini juga memunculkan resistensi dari kelompok yang selama ini nyaman dengan aturan yang longgar.
Perahu Boat melintasi kawasan wisata Piaynemo di Raja Ampat
Photo :
- Antara/Akbar Nugroho Gumay
“Pak Menteri ESDM saat ini bukan hanya menjalankan fungsi teknis, tapi juga membawa agenda kedaulatan ekonomi. Dan itu yang membuat beliau jadi sasaran serangan dari pihak-pihak tertentu,” kata Rusli.
Lebih lanjut dia pun mendukung langkah penghentian sementara operasional tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat yang diumumkan langsung oleh menteri ESDM. Menurutnya, keputusan tersebut mencerminkan keberpihakan pada prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan, serta respons terhadap aspirasi masyarakat dan kelompok lingkungan hidup.
“Pemerintah menunjukkan keseriusan menata sektor ini dengan tetap mendengarkan suara rakyat. Tapi kita juga harus waspadakarena ada framing yang sengaja diarahkan untuk membelokkan arah kebijakan nasional,” tegasnya.
Rusli menyatakan, percepatan pembangunan nasional yang tengah dijalankan pemerintah tidak boleh terganggu oleh manuver narasi sesat. Evaluasi terhadap tambang di Raja Ampat, menurutnya, penting dilakukan secara obyektif dan profesional, namun tidak boleh dijadikan dalih untuk melemahkan semangat reformasi tata kelola sumber daya.
Halaman Selanjutnya
“Pemerintah menunjukkan keseriusan menata sektor ini dengan tetap mendengarkan suara rakyat. Tapi kita juga harus waspadakarena ada framing yang sengaja diarahkan untuk membelokkan arah kebijakan nasional,” tegasnya.
