23 hours ago
2
Jakarta, VIVA – Kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang membuka keran impor non-kuota sebagai upaya jaga stabilitas harga jadi perhatian DPR. Kebijakan itu dianggap bisa perkuat cadangan pangan nasional.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan mendukung kebijakan Prabowo.
Namun, ia mengingatkan agar Prabowo tak boleh dijalankan tanpa mitigasi dampak yang jelas terhadap petani dan produsen lokal.
"Kami juga mendesak agar Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pangan Nasional segera menyiapkan skema perlindungan nyata bagi petani lokal,” kata Johan, dikutip pada Minggu, 13 April 2025.
Menurut dia, ada potensi kerugian besar bagi petani lokal jika banjir produk impor dibiarkan masuk tanpa kendali. Apalagi saat musim panen masih berlangsung.
Johan menuturkan harga komoditas lokal bisa tertekan dan mengancam semangat produksi dalam negeri.
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan
Dia mengatakan Kementerian Pertanian perlu mengoptimalkan subsidi input produksi. Selain itu, perkuat distribusi pupuk, dan menjamin harga pembelian pemerintah yang layak.
"Kementerian Perdagangan harus memperketat pengawasan standar produk impor dan melarang masuknya komoditas saat panen raya. Sementara Badan Pangan Nasional harus memastikan neraca pangan disusun berdasarkan data riil dan kebutuhan riil produksi,” jelas Johan.
Lebih lanjut, dia menyampaikan Komisi IV DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap kebijakan ini. Ia menyebut, jika ditemukan indikasi penyimpangan dalam tata kelola impor atau dampak negatif yang tidak tertangani dengan baik, pihaknya siap membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus.
Di menekankan DPR ingin pastikan agar kebijakan Prabowo benar-benar berdampak positif bagi ketahanan pangan nasional. Pun, diharapkan kebijakan itu tak menjadi bumerang bagi petani kecil.
"Pemerintah harus hadir secara utuh dalam ekosistem pertanian, tidak hanya membuka kran impor, tapi juga memperkuat produksi dalam negeri,” ujar Johan.
Halaman Selanjutnya
"Kementerian Perdagangan harus memperketat pengawasan standar produk impor dan melarang masuknya komoditas saat panen raya. Sementara Badan Pangan Nasional harus memastikan neraca pangan disusun berdasarkan data riil dan kebutuhan riil produksi,” jelas Johan.
