4 hours ago
1
Jakarta, VIVA - Ide Presiden RI Prabowo Subianto yang mau isolasi koruptor di pulau terpencil direspons DPR RI. Gagasan Prabowo itu dinilai bisa jadi momen pemerintah untuk merevitalisasi lembaga pemasyarakatan yang ada sekarang.
Demikian disampaikan Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya. Menurutnya omongan Prabowo perlu ditanggapi secara luas.
Dia menekankan hal itu dalam konteks bukan hanya persoalan hukuman bagi narapidana koruptor. Namun, melainkan juga dalam kerangka perbaikan sistem lembaga pemasyarakatan.
“Kalau kita lihat dari keberadaan 525 lokasi lapas dan rutan yang ada saat ini di 33 Kanwil Pemasyarakatan, itu terjadi over kapasitas di atas 100%. Artinya kita memang butuh metode menguranginya," kata Willy, dalam keterangannya, dikutip pada Rabu, 19 Maret 2025.
Menurut dia, Indonesia memiliki 17 ribu pulau yang mestinya jadi perhatian. "Boleh jadi dari 17 ribu pulau yang ada di wilayah kita itu memang dapat menjadi solusi,” jelas Willy.
Pun, dia menambahkan kenyataan saat ini narapidana korupsi menempati posisi kedua tertinggi jumlah warga binaan khusus yang menempati berbagai Lapas dan Rutan di Tanah Air. Menurut dia, ada 5.196 warga binaan kasus korupsi di seluruh Indonesia saat ini.
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya
Dia bilang angka itu jauh lebih kecil daripada jumah warga binaan kasus pembunuhan yang 5.266. Bahkan, kata dia, jauh sangat kecil ketimbang kombinasi warga binaan kasus yang berjumlah 122.186.
Ia merincikan dari data-data yang ada, warga binaan dengan vonis hukuman mati atau seumur hidup hanya ada 5 orang. Lalu, pembunuhan 486, sementara narkotika terdapat lebih dari 1.100 orang.
“Apa yang disampaikan pak Presiden adalah bagaimana pengelolaan lembaga pemasyarakatan bisa manusiawi, termasuk terhadap napi koruptor dan warga binaan lainnya," tutur Ketua DPP Partai Nasdem itu.
Lebih lanjut, Willy mencontohkan untuk Aceh bisa saja ditambah pembangunan lapas baru di antara 363 pulau kecil yang ada.
"Di Sumut bisa dipilih dari 229 pulau. Untuk Jawa misalnya bisa dibangun di pulau-pulau di Lampung, atau NTB, dan lainnya,” ujar Legislator Dapil Jatim XI itu.
Kemudian, ia minta kementerian teknis untuk segera melakukan kajian komprehensif. Upaya itu untuk menindaklanjuti usulan yang disampaikan Presiden Prabowo.
“Karena ini idenya berasal dari Pak Presiden, maka semestinya kementerian teknis juga, bisa segera bersiap dengan kajian komprehensifnya,” tuturnya.
Sebelumnya, Prabowo melempar wacana ingin membangun penjara khusus koruptor. Dia bilang ada keinginan membangun penjara kokoh di pulau terpencil.
“Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka tidak bisa keluar malam hari,” kata Prabowo dalam acara peresmian mekanisme baru penyaluran tunjangan ASN di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025.
Prabowo menuturkan ia mau mencari pulau untuk memenjarakan koruptor. “Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu,” tambahnya.
Gagasan Prabowo itu sebagai penegasan keinginannya untuk perang terhadap korupsi. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku tak takut menghadapi koruptor.
Halaman Selanjutnya
Dia bilang angka itu jauh lebih kecil daripada jumah warga binaan kasus pembunuhan yang 5.266. Bahkan, kata dia, jauh sangat kecil ketimbang kombinasi warga binaan kasus yang berjumlah 122.186.
