Prabowo Senang Polemik 4 Pulau Aceh dan Sumut Sudah Clear: Team Work yang Baik

• 

• Berita

• Nasional

Selasa, 17 Juni 2025 - 17:58 WIB

Jakarta, VIVA - Presiden RI, Prabowo Subianto merasa bangga kepada jajaran Menteri Kabinet Merah Putih bisa menyelesaikan polemik empat pulau Aceh. Melalui keterangan video, Prabowo mengaku sangat menghargai kerja sama yang dibangun antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah.

"Saya ucapkan terima kasih kepada saudara sekalian, kepada para menteri dan pejabat yang telah kerja keras. Saya sangat menghargai pekerjaan saudara, sangat menghargai kerja sama team work. Saya merasakan team work kita sangat baik," kata Prabowo dikutip dari keterangan video pada Selasa, 17 Juni 2025.

Prabowo menekankan bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh para menterinya sangat baik, dan tidak ada merugikan pihak manapun.

"Bahwa kita satu negara NKRI, saya kira itu selalu jadi pegangan kita. Tapi Alhamdulillah, kalau memang dengan cepat sudah ada pemahaman bersama, penyelesaian saya kira baik sekali," ujarnya.

Prabowo juga mengklaim kondisi Indonesia sangat baik, mulai dari sektor ekonomi hingga pertanian. Ia menyebut masyarakat harus mendapat informasi yang jelas terkait polemik empat pulau itu agar tidak menjadi kacau.

"Suasana kita sangat bagus, jadi kita perlu penerangan terus ke rakyat. Kondisi kita baik, kondisi ekonomi kita baik, pertumbuhan kita baik, produksi pertanian kita baik," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto memutuskan empat pulau yang menjadi rebutan Provinsi Sumatera Utara dan Aceh masuk ke wilayah administratif Aceh. 

Adapun, keempat pulau tersebut adalah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

"Presiden telah memutuskan bahwa keempat pulau itu yaitu Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk ke wilayah administratif Aceh," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Negara pada Selasa, 17 Juni 2025.

Hal tersebut berlandaskan dari dokumen-dokumen dan data pendukung yang dimiliki oleh pemerintah. Ia juga mengatakan, bahwa pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sudah mengumpulkan data pendukung terkait permasalahan empat pulau tersebut.

"Berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen-dokumen dan data-data pendukung, empat pulau itu masuk wilayah administratif Aceh," katanya.