Rapat Bareng Dirut Pertamina, Purbaya Pastikan Penyaluran Pertalite dan LPG 3 Kg Lebih Tepat Sasaran

• 

• Bisnis

Jumat, 24 Juli 2026 - 16:37 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan tengah membahas mengenai pemanfaatan teknologi untuk memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan LPG 3 kilo gram (kg) lebih tepat sasaran.

Pembahasan itu dilangsungkan saat menggelar pertemuan dengan Direktur Utama (Dirut) Pertamina Simon Aloysius Mantiri di Kantor Kementerian Keuangan.

"Utamanya gimana, mungkin saya pengen tahu gimana teknologi yang mau dipakai untuk membatasi, bukan membatasi, supaya subsidinya tepat sasaran," ujar Purbaya ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 24 Juli 2026.

Purbaya menjelaskan pihaknya ingin memastikan bahwa BBM subsidi dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak menerima sehingga volume penyalurannya juga dapat terkendali.

Ia menyebut saat ini BBM subsidi seperti Pertalite maupun LPG 3 kg masih banyak digunakan oleh kelompok masyarakat kelas menegah ke atas.

"Kan semua orang, yang kaya juga bisa ambil Pertalite atau gas (LPG 3 kg) misalnya. Dia punya teknologi, saya pengen lihat teknologinya bagaimana sih, penerapan seperti apa," ungkap Purbaya.

Ketika ditanya soal potensi menaikkan harga BBM subsidi seiring kenaikan harga minyak mentah di tingkat global, Purbaya memastikan bahwa tidak ada pembahasan terkait hal tersebut dan memastikan akan tetap menjaga harga BBM subsidi tetap di level saat ini.

"Tidak. Yang kita pastikan subsidinya tepat sasaran, sehingga bisa terkendali volumenya. Nanti kalau itu, kita tunggu si Pertamina mau ngusulin apa, hal-hal yang lain saya akan lihat nanti," ujar Purbaya.

Sebelumnya, pemerintah tengah menyiapkan skema baru distribusi BBM subsidi supaya lebih tepat sasaran, salah satunya mencakup pembatasan pembelian Pertalite dan Solar subsidi atau Biosolar.

Pembatasan itu akan dilakukan berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin atau cubic centimeter (CC) kendaraan.

Seiring dengan itu, Kementerian ESDM tengah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan transformasi subsidi LPG 3 kg dari skema berbasis komoditas menjadi berbasis penerima manfaat, yang penyalurannya nanti akan mengacu pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). (ant)