3 hours ago
1
Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi, telah menyita 11 mobil milik Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, terkait kasus dugaan korupsi mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.
Belasan mobil Japto bakal dibawa ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK pada Selasa 4 Maret 2025 siang
"Saat ini sedang terjadi pergeseran kendaraan milik Sdr. Y ke Rupbasan KPK dengan alamat Jl. Dewi Sartika No.255 1, RT.1/RW.2, Cawang, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13630," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Selasa 4 Maret.
Belasan mobil itu disita KPK, setelah penyidik melakukan penggeledahan di rumah Japto di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan beberapa waktu kemarin.
Tessa menjelaskan bahwa semua mobil pentolan PP itu bakal digeser ke Rupbasan siang ini.
"Yang digeser semua kendaraannya ya," kata Tessa.
KPK Duga Ada Aliran Dana ke Japto
Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno telah diperiksa penyidik KPK soal kasus korupsi mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari pada Rabu 26 Februari 2025. KPK menjelaskan bahwa ada dugaan aliran dana Rita ke Japto.
“Yang bisa disampaikan adalah didalami terkait penerimaan metrik ton tersebut demikian,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Jumat 28 Februari 2025.
Tessa masih belum menjelaskan secara detail. Terlebih, dugaan keterlibatan Japto dalam kasus gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari ini.
KPK tak mau merusak proses penyidikan, jika terlalu banyak memberikan informasi kepada publik.
“Tentunya nanti rekan-rekan juga ada yang bertanya kepada saya, apakah ini Saudara Y atau Saudara J ini mengetahui proses penerimaan tersebut, atau mengetahui proses baik itu perencanaan maupun pelaksanaannya secara detail, itu sudah masuk materi,” ucap Tessa.
Diketahui, Rita mulanya ditetapkan menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi pada 2017. Kemudian, Rita sudah diadili dalam kasus gratifikasi.
Selanjutnya di 2018, Rita divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dia juga diminta untuk membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan dan pencabutan hak politik selama 5 tahun.
Hakim pun menyatakan Rita terbukti menerima gratifikasi Rp 110 miliar terkait perizinan proyek di Kutai Kartanegara. Rita mencoba melawan vonis itu.
Namun begitu, upaya Rita kandas setelah Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali (PK) pada 2021. Kini dia telah dieksekusi ke Lapas Pondok Bambu.
Di sisi lain, Rita juga ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan TPPU. Pada Juli 2024, KPK mengungkap Rita juga menerima duit dari pengusaha tambang.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan Rita mendapatkan gratifikasi dalam bentuk pecahan mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Rita Widyasari memperoleh USD 5 per metrik ton dari perusahaan batu bara.
Halaman Selanjutnya
Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno telah diperiksa penyidik KPK soal kasus korupsi mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari pada Rabu 26 Februari 2025. KPK menjelaskan bahwa ada dugaan aliran dana Rita ke Japto.
