Sosiolog UGM Soroti Kebijakan Vape, Tekankan Pentingnya Kajian Ilmiah

• 

• Berita

• Nasional

Kamis, 30 April 2026 - 19:39 WIB

VIVA – Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widyanta, menekankan pentingnya kebijakan terkait rokok elektronik atau vape disusun berdasarkan kajian ilmiah yang komprehensif.

Andreas menilai bahwa setiap kebijakan publik, termasuk terkait vape, seharusnya memiliki landasan akademik yang kuat agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Menurutnya, kebijakan yang disusun tanpa kajian mendalam berpotensi menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

“Banyak kebijakan penting justru tidak dilandasi kajian akademik yang memadai. Padahal itu seharusnya menjadi syarat utama dalam pengambilan keputusan,” kata Andreas dalam keterangan tertulis, Kamis 30 April 2026.

Ia juga menyoroti adanya kecenderungan menyamaratakan seluruh produk vape tanpa membedakan antara produk legal, alat yang digunakan, serta potensi penyalahgunaan oleh pihak tertentu. Pendekatan tersebut dinilai kurang tepat dalam merumuskan kebijakan yang efektif.

“Masalahnya ada pada penyalahgunaannya. Vape itu hanya medium. Kalau medianya yang dilarang, maka logikanya banyak alat lain dalam kehidupan sehari-hari juga bisa ikut dilarang,” kata dia.

Sejalan dengan itu, Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Budiyanto, turut menekankan pentingnya kejelasan informasi dalam perumusan kebijakan. Ia menilai perbedaan pernyataan yang beredar di publik dapat memengaruhi persepsi masyarakat serta keberlangsungan industri legal.

“Ini menyangkut persepsi publik, arah kebijakan, serta keberlangsungan industri legal yang selama ini beroperasi sesuai ketentuan hukum di Indonesia,” ujar Budiyanto.

Dalam pandangannya, pendekatan yang lebih tepat adalah melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran, tanpa mengabaikan keberadaan industri yang telah diatur secara legal.

“Jika memang ada temuan terkait produk legal, tentu harus dibuktikan secara terbuka. Namun jika tidak, maka publik juga berhak mendapatkan kejelasan agar tidak terjadi generalisasi yang merugikan industri legal,” tandasnya.