Strategi Bulog Capai Target Penyerapan 3 Juta Ton Beras

Jakarta, VIVA – Perum Badan Urusan logistik (Bulog) menjabarkan sejumlah strategi yang telah disiapkan untuk mencapai penyerapan beras dalam negeri. Cadangan beras pemerintah (CBP) pada tahun ini ditargetkan sebanyak 3 juta ton.

Hal itu disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR, di Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025.

"Perum Bulog telah menyusun rencana pengadaan gabah dan beras berdasarkan potensi panen di setiap wilayah kerja atau kantor wilayah Perum Bulog," kata Wahyu.

Dia mengatakan, dalam pengadaan tersebut dirancang untuk memastikan ketersediaan pasokan beras secara nasional. Hal itu dilakukan dengan memaksimalkan penyerapan hasil panen petani selama periode utama panen.

Wahyu merinci sejumlah strategi untuk mengoptimalkan pengadaan gabah dan beras tahun 2025, meliputi sinergi pengadaan di tingkat kantor wilayah, kantor cabang dengan petani, kelompok tani atau gabungan kelompok tani melalui kemitraan dengan mitra maklun dan berbagai asosiasi terkait.

"Untuk memperkuat koordinasi, Perum Bulog membentuk posko pengadaan di setiap kanwil dan kancab (kantor cabang)," katanya pula.

Selain itu, Bulog mengerahkan tim jemput gabah bekerja sama dengan liaison officer guna mempercepat proses penyerapan hasil panen.

Dalam pelaksanaannya, Perum Bulog melibatkan jajaran TNI dan Polri sebagai bentuk upaya extra ordinary untuk mendukung serap gabah di lapangan.

"Seluruh proses ini didukung oleh sistem monitoring harian untuk memastikan kendali dan percepatan serapan gabah dan beras dalam negeri secara optimal," ujar Wahyu.

Lebih lanjut, Wahyu menyebutkan bahwa sebagai bagian dari strategi pengadaan, pihaknya melakukan pembelian gabah kering panen (GKP) yang diolah menjadi beras di sentra pengolahan padi atau melalui mitra maklun sesuai harga pembelian pemerintah (HPP).

Proses pembelian dilakukan oleh tim jemput gabah, sementara Poktan dan Gapoktan mengirimkan GKP ke mitra maklun untuk mengolahnya menjadi beras.

"Untuk mempermudah akses, Kanwil dan Kancab (kantor cabang) Bulog memasang sepanduk pada mitra maklun sebagai sentra pembelian GKP," ujarnya.

Selanjutnya optimalisasi pengadaan didukung juga adanya infrastruktur dengan total kapasitas penggilingan resmi kurang lebih 751 ribu ton per bulan, dan potensi pengadaan GKP selama MT1 (masa tanam pertama) sebesar 675 ribu ton.

Selain itu, Perum Bulog juga akan melaksanakan pengadaan beras melalui mitra penggilingan padi (MPP) sesuai ketentuan Badan Pangan Nasional dengan harga Rp12.000 per kilogram.

Hal itu didukung dengan 1.294 mitra aktif, beras diterima langsung di depan pintu gudang Perum Bulog. Sedangkan mitra juga melakukan pembelian GKP dari petani sesuai HPP.

"Strategi pendukungnya mencakup pembuatan surat penyataan komitmen pengadaan dan melampirkan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan," kata Wahyu lagi.

Lebih lanjut, Wahyu mengatakan bahwa pihaknya juga telah menjalin komitmen dengan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), Kementerian Pertanian dan Asisten Teritorial Kasad,

"Yang ditandatangani pada tanggal 30 Januari 2025. Kerja sama ini, Perpadi berkomitmen memasok 2,1 juta ton setara beras di 16 wilayah dengan kontribusi terbesar berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, sebanyak 500 ribu ton," ujar dia.

Ia menambahkan, langkah itu memperkuat sinergi pengadaan nasional, memastikan suplay yang stabil dan mendukung capaian target serapan sesuai dengan dengan yang diharapkan pemerintah.

Perum Bulog juga menyatakan bahwa penyerapan beras dalam negeri pada awal tahun untuk penguatan cadangan pangan pemerintah (CPP) hingga saat ini mencapai 18,3 ribu ton per 3 Februari 2025.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyebut Perum Bulog mendapat total anggaran Rp39 triliun untuk menyerap 3 juta ton setara beras hingga April 2025.

"Uang Bulog ada Rp23 triliun sudah ready, sekarang sudah disepakati Rp16,6 triliun dari Menteri Keuangan, jadi sudah ada Rp39 triliun," ujar Zulkifli dalam jumpa pers Rapat Koordinasi Terbatas, di Jakarta, Jumat (31/1). (Ant)