Sudah Ada OTT, Tapi Pungli Izin Tinggal WNA Masih Jalan! KPK Ungkap Temuan Mengejutkan

VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dugaan pemerasan dan penerimaan uang terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) masih terjadi meski telah adanya kegiatan tangkap tangan pejabat Kementerian Imigrasi. 

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, bahwa praktik tersebut masih terus dilakukan oleh oknum imigrasi khususnya di Kantor Keimigrasian di daerah. 

"Meskipun penyidikan ini sudah berproses di KPK, masih ada oknum-oknum yang tetap ada tarif untuk approval layanan keimigrasian di tingkat Kanim," katanya, Selasa 1 September 2026. 

Budi menjelaskan, bahwa praktik tersebut yang membuat tim penyidikan serangkaian penggeledahan. Terbaru geledah Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. 

Diketahui hasil dari penggeledahan di Kanim Jakarta Selatan ditemukan uang sebesar 8.500 Dolar Singapura dari ruangan Kepala Kanim. 

"KPK kemudian melakukan penggeledahan di sejumlah Kanim yang diduga masih melangsungkan praktik serupa," ujarnya. 

Meski begitu ia mengakui, beberapa Kanim lainnya tidak lagi melakukan praktik pemerasan pasca kegiatan tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Imipas, Silmy Karim. 

"Tapi ada juga kanim-kanim yang memang sudah tidak melakukan hal itu," jelasnya. 

Sekedar informasi, KPK telah menetapkan delapan tersangka dari operasi tangkap tangan (OTT) terkait izin tinggal warga negara asing (WNA) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).

Salah satu pejabat yang terlibat dalam kasus ini yakni Wamen Imipas, Silmy Karim. KPK menyebut, keterlibatan Silmy saat dirinya menjabat sebagai Ditjen Imigrasi.

Berdasarkan hasil penyidikan, Silmy juga diduga menerima uang Rp100 juta setiap pekannya hasil dari pemerasan tersebut.

Berikut nama-nama tersangka dalam kasus ini:

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menghadap Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor Selasa, 1 September 2026, untuk lapor usulan gelar tanda kehormatan.

Pemerintah memberikan izin kepada 35 pesawat asing untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan yang saat ini menjadi prioritas utama

KPK menganggap jalur mandiri perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi salah satu pintu masuk penerimaan mahasiswa baru yang paling berisiko terjadi penyimpangan.

Presiden RI Prabowo Subianto menerima Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor.

Presiden RI Prabowo Subianto, bertolak menuju Vladivostok, Rusia, pada Selasa, 1 September 2026. Prabowo akan menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) ke-11.

Polisi terus mengusut kasus penemuan jenazah bayi laki-laki di Desa Ungkal, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Jabar. Terbaru, penyidik menggelar prarekonstruksi.

Komdigi menegaskan tidak men-take down konten video aksi kekerasan terhadap seorang warga di Pejompongan, pada Kamis malam, 27 Agustus yang beredar di media sosial

Kemlu RI sebut pemerintah tengah memverifikasi informasi terkait 8 WNI yang disebut-sebut telah direkrut oleh Rusia untuk bergabung sebagai anggotamiliter negara tersebut

DPP GRIB Jaya tak tinggal diam setelah namanya dikaitkan dengan kerusuhan yang terjadi pada 27 Agustus 2026. Mereka bakal menyiapkan langkah hukum terkait tudingan itu.

Sebuah grup percakapan WhatsApp yang diduga beranggotakan sejumlah siswa dari salah satu sekolah swasta menjadi sorotan setelah isi percakapan membahas LGBT.

Grup chat tersebut memiliki nama yang cukup mencolok, yakni 'Add people as much as you can'. Keberadaannya terungkap setelah seorang siswa diduga mengundang ayahnya.

Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menegaskan akan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanggar ketentuan.

Pemkab Karanganyar mengejar target empat besar wisata Jawa Tengah dengan memperkuat konektivitas Solo-Karanganyar melalui rencana perluasan BST, shuttle wisata, event

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Universitas Negeri Padang (UNP) resmi menjalin kerja sama strategis melalui penandatanganan kesepakatan bersama untuk meningkatkan ku

Wali Kota Pariaman Yota Balad resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPC HKTI Kota Pariaman periode 2026–2031 untuk memperkuat kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.