Jakarta, VIVA -- Sebanyak 38 perwira tinggi (Pati) bakal mendapatkan kenaikan pangkat sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Nomor STR/8/8/III/KEP/2025 tertanggal 27 Maret 2025.
“Dengan ini diberitahukan kepada alamat tersebut bahwa para pati di bawah ini telah dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi dari pangkat semula,” demikian isi surat telegram tersebut seperti dikutip, Jumat, 28 Maret 2025.
Dalam daftar Pati Polri yang bakal mendapatkan kenaikan pangkat itu, terdapat empat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Wakil Kapolda (Wakapolda), yakni Kapolda DIY Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Anggoro Sukartono, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiyono, dan Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Selanjutnya yakni Wakapolda Aceh Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol Ari Wahyu Widodo dan Wakapolda Jateng Brigjen Pol Latif Usman.
Para Pati Polri itu akan menjalani upacara kenaikan pangkat pada Minggu, 30 Maret 2025 di Rupatama Mabes Polri.
Daftar para Pati Polri yang akan mendapatkan pangkat satu tingkat lebih tinggi, yakni:
1. Komjen Pol Makhruzi Rafiman Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kementerian Dalam Negeri;
2. Komjen Pol Lotharia Latif, Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Irjen Pol Edfrie R. Maith Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kementerian Dalam Negeri;
4. Irjen Pol agus salim Widyaiswara Kepolisian Utama TK Sespim Lemdiklat Polri;
5. Irjen Pol Aries Syarief Hidayat Sahlisosbud Kapolri;
6. Irjen Pol Kristiyono Sahlisosek Kapolri;
7. Irjen Pol Mukti Juharsa Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri.
8. Irjen Pol Ruslan Aspan Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan dan Lalu Lintas Barang Bp Batam;
9. Brigjen Pol Andi Herindra Rahmawan, Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Pada Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian.
10. Brigjen Pol Hery Wiyanto, Inspektur Wilayah Pada Inspektorat Utama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
11. Brigjen Pol Sunarto, kepala biro Hubungan Masyarakat dan Informatika Publik Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
12. Brigjen Pol Novriturangga Effendy, Staf Khusus Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI;
13. Brigjen Pol Esmed Eryadi Staf Khusus Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI;
14. Brigjen Pol Diki Budiman, Inspektur Investigasi Kementerian Perindustrian Rl.
15. Brigjen Pol Leonardus Simarmata, Inspektur III Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
16. Brigjen Pol Budi Satria Wiguna, Direktur Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
17. Brigjen Pol Julisa Kusumowardono, Direktur Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
18. Brigjen Pol Boro Windu Danandito, Dircegah Kortastipikor Polri;
19. Brigjen Pol Edi Ciptianto, Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama TK. II Divtik Polri.
20. Brigjen Pol Faizal, Dirgakkum Korlantas Polri;
21. Brigjen Pol Firman Nainggolan, Widyaiswara Kepolisian Utama TK. II Sespim Lemdiklatpolri;
22. Brigjen Pol Gatot Mangkurat Putra Danpaspelopor Korbrimob Polri.
23. Brigjen Pol Idil Tabransyah, Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri;
24. Brigjen Pol Lilik Apriyanto Agen Intelijen Kepolisian Utama TK II Baintelkam Polri;
25. Brigjen Pol Moch Sagi Dharma Adhyakta, Karofaskon Slog Polri;
26. Brigjen Pol Priyo Waseso, Widyaiswara Kepolisian Utama TK. II Sespim Lemdiklat Polri.
27. Brigjen Pol Sonny Irawan, Kasespimma Lemdiklat Polri;
28. Brigjen Pol Tory Kristianto, Dirpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri;
29. Brigjen Pol Turman Sormin Siregar, Widyaiswara Kepolisian Utama TK. II Sespim Lemdiklat Polri;
30. Brigjen Pol Ucu Kuspriyadi, Karorenmin Itwasum Polri.
31. Brigjen Pol Yohanes Ragil Heru Susetyo, Karopsi SSDM Polri;
32. Brigjen Pol Yudo Hermanto, Karopaminal Divpropam Polri.
Halaman Selanjutnya
1. Komjen Pol Makhruzi Rafiman Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kementerian Dalam Negeri;