Anggaran Rp500 Miliar Disiapkan untuk Maluku Utara, Kawasan Transmigrasi Dibidik Jadi Pusat Ekonomi Baru

• 

• Bisnis

Jumat, 21 Agustus 2026 - 19:59 WIB

Maluku Utara, VIVA – Kementerian Transmigrasi menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp500 miliar untuk mendukung pengembangan kawasan transmigrasi di Maluku Utara pada 2027.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi seusai mengikuti rapat koordinasi pembangunan kawasan transmigrasi di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Maluku Utara, Jumat, 21 Agustus 2026.

Viva menjelaskan, anggaran Rp500 miliar tersebut bukan merupakan dana otonomi khusus (Otsus), melainkan tambahan anggaran yang akan dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan kawasan transmigrasi pada tahun anggaran 2027.

Menurut dia, angka tersebut masih akan dibahas secara internal di Kementerian Transmigrasi dengan mempertimbangkan alokasi anggaran serta kebutuhan prioritas masing-masing daerah.

"Ini nanti tambahan anggaran untuk tahun 2027. Kami di sini tadi menyerap aspirasi berdasarkan kebutuhan daerah, perencanaan program-program apa saja yang akan diusulkan," ujar Viva.

Menurut Viva, besaran anggaran tersebut nantinya masih akan dibahas secara internal oleh Kementerian Transmigrasi. Pengalokasiannya akan disesuaikan dengan kebutuhan serta program prioritas yang dinilai mampu memberikan dampak bagi masyarakat.

"Nanti akan kita rapatkan di internal Kementerian Transmigrasi berdasarkan kepada alokasi anggaran, kemudian tujuan-tujuan yang lebih spesifik sehingga rencana kita untuk pengembangan prioritas kawasan transmigrasi itu bisa lebih dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Kementerian Transmigrasi menyerap sejumlah aspirasi dari pemerintah kabupaten yang memiliki kawasan transmigrasi.

"Jadi tadi kita lebih banyak mencatat terhadap beberapa usulan dari kabupaten-kabupaten di kawasan transmigrasi dan nanti akan kita bawa ke Jakarta," tutur Viva.

Ada Sembilan Kawasan Transmigrasi

Viva mengatakan, terdapat sembilan kawasan transmigrasi di Maluku Utara yang tersebar di sejumlah kabupaten dan wilayah kepulauan.

Kawasan tersebut berada di Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Morotai, dan Kepulauan Sula.

Kehadiran Kementerian Transmigrasi di Maluku Utara dilakukan untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap program yang telah direalisasikan pada tahun anggaran 2026.

"Kami melakukan monitoring dan evaluasi serta pengendalian untuk pelaksanaan program di tahun anggaran 2026 yang sudah terealisasi, misalnya pembangunan infrastruktur, pembangunan revitalisasi sekolah, jalan non-status, bendungan, balai desa, dan lain sebagainya," jelas Viva.