Anggota DPR: Banyak yang Seharusnya Menerima Bansos Justru Tidak Terdaftar

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 19 Agustus 2026 - 08:28 WIB

Jakarta, VIVA – Rebranding layanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Brebes diarahkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat akurasi data penerima bantuan sosial.

Kegiatan Rebranding Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil digelar di Aula SMP Muhammadiyah Larangan, Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan jemput bola dan pemanfaatan data kependudukan secara digital.

Anggota Komisi II DPR RI, Wahyudin Noor Aly, mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, persoalan data masih menjadi tantangan dalam berbagai layanan pemerintah, termasuk pemilu dan penyaluran bantuan sosial.

“Setiap pemilu kita selalu berdebat soal jumlah pemilih. Begitu juga bantuan sosial, banyak yang seharusnya menerima justru tidak terdaftar, sementara yang tidak berhak masuk daftar,” ungkapnya.

Wahyudin mengatakan, pelayanan administrasi kependudukan kini semakin mudah, cepat, dan gratis. Ia menilai transformasi digital perlu terus diperkuat untuk membangun data kependudukan yang lebih tertib dan terintegrasi.

“Dulu mengurus KTP berbelit-belit, sekarang gratis dan bahkan tadi berapa menit sudah jadi. Program digitalisasi ini penting banget karena mempermudah masyarakat,” ujarnya.

Komisi II DPR RI, lanjut Wahyudin, juga mendorong terwujudnya single identity number atau satu nomor identitas penduduk. Integrasi tersebut diharapkan dapat mengurangi persoalan data ganda dan meningkatkan validitas data kependudukan.

Sementara itu, Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah (IDKD) Ditjen Dukcapil Kemendagri, Agus Irawan, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kemitraan Komisi II DPR RI dan Kemendagri untuk memperkuat pemanfaatan data kependudukan dalam perlindungan sosial berbasis digital.

“Ini merupakan program prioritas nasional yang selaras dengan Asta Cita Presiden, terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat,” jelasnya.

Agus mengatakan, penyaluran bansos masih menghadapi persoalan ketidaktepatan sasaran. Sebagian masyarakat yang berhak belum tercantum dalam daftar, sementara warga yang tidak memenuhi kriteria masih dapat masuk sebagai penerima.

“Melalui digitalisasi, program ini diharapkan bisa membantu meningkatkan ketepatan sasaran para penerima bantuan sosial,” katanya.

Menurut Agus, integrasi data antarkementerian melalui pertukaran data atau interoperabilitas akan memperkuat proses verifikasi kelayakan penerima bantuan. Data tersebut dapat mendukung penyaluran berbagai program, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).