Jakarta, VIVA - Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, berbicara dalam sesi wawancara dengan CNBC Internasional, perihal kebijakan tarif baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang telah berdampak pada perekonomian dunia termasuk Indonesia.
Melalui unggahannya di Instagram @anindyabakrie, Dia menjelaskan bahwa sebenarnya Indonesia sudah berpengalaman dalam menghadapi perang tarif perdagangan ala Donald Trump di periode pertama pemerintahannya pada medio 2016-2020 silam, termasuk pada masa pandemi COVID-19.
"Untuk menghadapinya diperlukan diplomasi atau negosiasi, bukan aksi balas dendam seperti yang dilakukan beberapa negara. Karena itu Kadin mengapresiasi pemerintah yang memilih langkah tersebut," kata Anindya dikutip dari Instagram @anindyabakrie, Selasa, 8 April 2025.
Anindya mengaku bahwa tidak dapat dipungkiri jika Amerika Serikat merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, dengan nilai perdagangan yang mencapai sekitar US$28 miliar. Karenanya, Dia pun meyakini bahwa dinamika perekonomian yang terjadi saat ini sangat berpengaruh pada sejumlah sektor industri, misalnya pada sektor padat karya seperti footwear, elektronik, tekstil, dan lain sebagainya.
Anindya meyakini, pemerintah Indonesia akan melakukan langkah yang baik terkait dengan hal ini, dengan banyak langkah yang bisa diambil untuk memperbaiki trade balance. Misalnya dengan upaya revisi TIFA, pemberian insentif dan upaya deregulasi untuk iklim investasi yang bagus dengan AS dan lain sebagainya.
"Kami Kadin juga akan membantu negosiasi di sisi dunia usaha, dengan counterpart kami seperti US Chambers of Commerce, US-ASEAN Business Council, ASEAN BAC, ABAC, dll. Tentunya tanpa mendahului dan sesuai dengan kerangka kebijakan yang diambil pemerintah," ujarnya.
Sementara untuk jangka menengah dan panjang, Anindya berpendapat bahwa Indonesia juga perlu membuka pasar ekspor baru, selain upaya-upaya lainnya ke aspek fundamental ekonomi dan langkah-langkah memperbaiki iklim investasi. Pembukaan pasar ekspor baru itu dapat dilakukan misalnya seperti ke negara-negara Amerika Latin, Afrika, dan sebagainya. Sehingga, langkah Indonesia untuk masuk BRICS pun dinilai sudah tepat.
Menurutnya, Indonesia adalah negara yang memiliki kekuatan ekonomi besar. Dimana dari angka US$1,3 triliun dipastikan bahwa sebanyak 55 persennya adalah konsumsi domestik. Sehingga upaya pemerintah untuk memperkuat konsumsi domestik dengan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), dan Program Rumah Murah untuk Berdikari sudah sangat tepat.
"Tak lupa sebagai payung dunia usaha, Kadin juga akan memperjuangkan teman-teman kami di industri misalkan di Footwear, Apparel, Electronics, yang apabila terdampak untuk dapat memperoleh insentif agar bisa bertahan selama proses negosiasi antara pemerintah berlangsung," kata Anindya.
"Kami yakin Indonesia akan mampu melewati tantangan ini dan bisa terus melaju bertumbuh sesuai yang dengan yang ditargetkan," ujarnya.
Halaman Selanjutnya
Menurutnya, Indonesia adalah negara yang memiliki kekuatan ekonomi besar. Dimana dari angka US$1,3 triliun dipastikan bahwa sebanyak 55 persennya adalah konsumsi domestik. Sehingga upaya pemerintah untuk memperkuat konsumsi domestik dengan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), dan Program Rumah Murah untuk Berdikari sudah sangat tepat.