Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara anggota ASEAN sepakat untuk tidak melakukan retaliasi atau pembalasan atas tarif timbal balik yang diberikan oleh Presiden AS Donald Trump. Hal ini disampaikannya usai melakukan pertemuan ke-12 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia.
Sri Mulyani menekankan, anggota ASEAN sepakat menempuh langkah negoisasi, baik secara bilateral maupun bersama-sama dalam kerangka kesepakatan perdagangan dan investasi dengan Amerika Serikat.
“Indonesia terus akan mempercepat dan meningkatkan langkah deregulasi dan menghilangkan halangan perdagangan dan investasi dalam negeri, dan sekaligus melakukan upaya diplomasi dan negosiasi untuk menjaga kepentingan ekonomi Indonesia dan kepentingan bersama dunia,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya, Jumat, 11 April 2025.
Sri Mulyani menambahkan bahwa Indonesia akan merespons dan mengambil langkah-langkah strategis. Retaliasi menurutnya, bukanlah solusi, melainkan kerja sama dan negosiasi, khususnya dalam menghadapi isu hambatan tarif maupun non-tarif.
“Saya bekerja erat dengan Gubernur Bank Indonesia, dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan. Ini bukan hal yang mudah, terutama karena ini adalah isu yang kompleks dan perlu ditangani secara simultan apakah itu dalam bentuk nilai tukar, imbal hasil Surat Utang Negara, dan tentu saja kepercayaan pasar terhadap pasar modal. Kami berharap ini hanya respons jangka pendek,” jelasnya.
Kondisi ketidakpastian dan guncangan besar dalam perekonomian akibat perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok jelasnya, akan direspon dengan meningkatkan perdagangan dan investasi antar negara ASEAN, sehingga inisatif integrasi sektor keuangan dan perekonomian ASEAN perlu dipercepat.
Ketidakpastian yang timbul dari pengenaan tarif dan potensi pembalasan dapat menimbulkan risiko peningkatan volatilitas baik dalam arus modal maupun nilai tukar bagi negara-negara ASEAN.
ASEAN, lanjut Sri Mulyani, kembali berkomitmen untuk mendorong sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan serta integrasi ekonomi ASEAN.
ASEAN juga menyatakan kesiapan untuk bekerja sama secara konstruktif dengan semua mitra, termasuk Amerika Serikat guna menemukan solusi yang seimbang, berwawasan ke depan, dan mendukung ekonomi global yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Adapun forum khusus para Menteri Keuangan membahas berbagai kerja sama pada sektor keuangan, termasuk kerja sama di bidang pembiayaan infrastruktur melalui ASEAN Infrastructure Fund (AIF), pembiayaan risiko bencana, serta kepabeanan dan perpajakan.
Pertemuan ini memperkuat sentralitas ASEAN dengan mendorong kepercayaan strategis antarnegara melalui dialog, diplomasi, dan niat baik yang berkelanjutan. Hal ini menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global yang terjadi akibat kebijakan tarif yang dikenakan Amerika Serikat.
Dengan keterbukaan ekonomi negara-negara anggota ASEAN dan tingginya keterikatan pada perdagangan eksternal, faktor-faktor seperti perlambatan pertumbuhan global, kontraksi perdagangan internasional, serta berkurangnya arus investasi dapat berdampak buruk pada prospek pertumbuhan kawasan.
Pada pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dilaksanakan diskusi dengan perwakilan Lembaga Keuangan Internasional diantaranya IMF, ADB, WB, AMRO, dan Sekretarait ASEAN serta pakar ekonomi internasional membahas outlook ekonomi global dan regional, serta isu terkait kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat.
Halaman Selanjutnya
Ketidakpastian yang timbul dari pengenaan tarif dan potensi pembalasan dapat menimbulkan risiko peningkatan volatilitas baik dalam arus modal maupun nilai tukar bagi negara-negara ASEAN.