Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia tidak akan impor beras sampai dengan tahun depan. Kata dia, pemerintah telah menyerap 1,5 juta ton beras dari petani sehingga stok untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dipastikan aman.
"Saya barusan ditelepon Mentan (Menteri Pertanian Amran Sulaiman), Mentan lagi di Makassar sana, Wamentan (wakil menteri pertanian) besok ada di Sukabumi, melaporkan pada kami, kita sampai akhir April ini sudah berhasil menyerap 1,5 juta beras yang baru, baru sampai April nih," kaya menko yang akrab disapa Zulhas itu kepada wartawan di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu, 20 April 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
Photo :
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
"Berarti kalau akhir tahun kalau 2 juta sih yah 99,9 akan tercapai lah. Dengan 1,5 juta saja artinya insya Allah kita tidak akan impor beras sampai tahun depan," sambung Ketua Umum PAN itu.
Dengan demikian, Zulhas menilai swasembada pangan sudah dicapai Indonesia pada bulan ini. Percepatan swasembada ini juga kata Zulhas, didukung upaya lainnya oleh pemerintah. Salah satunya dengan memotong rantai birokrasi yang berbelit-belit.
"Bahasa terangnya kita kalau dikatakan swasembada sudah kita capai sampai April, itu contohnya. Karena kita memberikan pelayanan yang baik, pupuknya cepat, Rantai birokrasi yang panjang kita potong," tutur Zulhas.
Di sisi lain, Zulhas menyebut pemerintah saat ini tengah gencar membangun irigasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat demi terwujudnya swasembada pangan.
"Sekarang lagi gancar membangun irigasi, Irigasi juga aturannya berbelit-belit. Harus bupati kalau 1.000 hektare, 3.000 hektare harus gubernur, ini kita pangkas. Boleh semua PU pekerjakan," jelas dia.
"Ya insya Allah kami yakini nanti di akhir tahun kita akan meningkat lagi produksi. Itu contoh pelayanan yang baik," pungkas Zulhas.
Halaman Selanjutnya
"Sekarang lagi gancar membangun irigasi, Irigasi juga aturannya berbelit-belit. Harus bupati kalau 1.000 hektare, 3.000 hektare harus gubernur, ini kita pangkas. Boleh semua PU pekerjakan," jelas dia.