Bantuan Lamban, Prabowo Setuju LPDP Ambil Alih Tunggakan Kuliah 37 Mahasiswa Papua di Luar Negeri

• 

• Berita

• Nasional

Selasa, 25 November 2025 - 09:40 WIB

Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui usulan agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran tunggakan biaya kuliah mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri.

Keputusan ini diambil menyusul lambannya pembayaran biaya pendidikan oleh pemerintah daerah. 

Adapun keputusan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dalam rapat yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto, bersama Kementerian Keuangan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 November 2025.

"Data kami, ada 56 orang yang belum selesai, belum dibayar, dan sering terlambat dibayar dari Pemda," kata Tito kepada wartawan, dilansir dari ANTARA.

Menurut Tito, terdapat lebih dari 300 mahasiswa Papua yang tengah belajar di berbagai negara, seperti Amerika Serikat dan Australia.

Dari jumlah tersebut, data Kemendagri menunjukkan adanya tunggakan biaya pendidikan mencapai sekitar Rp37 miliar dan mayoritas berasal dari kewajiban Pemda Papua dan Papua Pegunungan.

Tito menilai bahwa penyelesaian tunggakan ini tidak bisa ditunda karena berdampak langsung pada keberlanjutan studi para mahasiswa tersebut.

Ia pun mengusulkan agar pembiayaan diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"Saya melihat daripada lamban, kasihan itu enggak bisa ditunda, saran saya agar pembiayaannya diambil alih oleh Menteri Keuangan melalui LPDP," ungkapnya.

Menurut Tito, usulan itu akhirnya disetujui oleh Presiden Prabowo. Data lengkap mengenai mahasiswa penerima bantuan akan segera diserahkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri untuk proses tindak lanjut oleh LPDP.

"Perintah Presiden setuju, yang 37 ini akan diambil alih oleh LPDP. Saya segera menyerahkan datanya kepada Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri," pungkas Tito.