6 hours ago
2
Jakarta, VIVA — Konferensi Internasional Transformasi Pesantren (ICTP) 2025 menyepakati pembentukan Forum Inisiatif Transformasi Pesantren (FITP). Agenda pembentukan forum ini sebagai wadah komunikasi antar pemangku kepentingan pesantren untuk menghadapi kompleksitas tantangan zaman.
Ketua Steering Committee ICTP 2025, Taufik R. Abdullah menjelaskan kesepakatan pembentukan forum muncul dari kesadaran kolektif 360 peserta yang hadir selama pelaksanaan ICTP di Hotel Sahid, Jakarta.
Dalam pergelaran ICTP, para peserta terdiri dari pimpinan pesantren, pengelola lembaga pendidikan Islam, akademisi, dan tokoh masyarakat dari berbagai wilayah di Tanah Air.
"Selama forum berlangsung, para peserta menyampaikan bahwa pesantren saat ini menghadapi tantangan yang sangat kompleks dan berlapis. Tidak cukup dengan wacana, kita butuh forum aksi bersama untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut," kata Taufik, Jumat, 27 Juni 2025.
Pun, ia menambahkan ada sejumlah tantangan yang diidentifikasi peserta. Hal itu antara lain belum terintegrasinya sistem pendidikan pesantren dengan perkembangan dunia digital.
Selain itu, ada ketergantungan ekonomi karena lemahnya kemandirian pesantren secara finansial. Lalu, kurikulum dan model pembelajaran yang tertinggal jauh dari kebutuhan zaman.
“Selain itu masih ada cara pandang dari sebagian pemangku pesantren yang resistif terhadap perubahan,” ujar Taufik.
Lebih lanjut, Taufik menuturkan peserta dalam forum ICTP juga menyoroti tantangan eksternal. Kata dia, peserta menilai sebagian pemangku kebijakan negara masih memandang pesantren sebagai lembaga pendidikan kelas dua.
Ia mengatakan karena hal itu terlihat dari belum tuntasnya regulasi turunan. Contohnya seperti Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, serta kecilnya alokasi anggaran negara untuk pesantren.
"Padahal APBN kita menyisihkan 20 persen untuk fungsi pendidikan, tapi belum berpihak optimal pada pesantren. Ini harus dikritisi sekaligus diperbaiki secara sistemik," jelas Taufik.
Di forum ICTP, banyak peserta yang mendorong Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengambil peran aktif memfasilitasi terbentuknya FITP. Kata dia, forum itu nanti akan berfungsi sebagai jejaring kolaborasi, advokasi kebijakan, hingga penguatan kapasitas kelembagaan pesantren.
"Pesantren adalah salah satu institusi pendidikan tertua di Indonesia. Tapi, tanpa gotong royong antarpemangku kepentingan, pesantren akan semakin tertinggal lebih jauh," ujar Anggota Komisi I DPR RI itu.
Pun, dia mengungkap peserta juga mendesak negara untuk membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama. Sebab, pembentukan Ditjen Pesantren dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengurusi pendidikan pesantren secara setara.
Bagi Taufik, dorongan itu wajar mengingat dengan kompleksitas persoalan di pesantren. Ia bilang negara tak cukup hanya memfasilitasi pesantren dengan portofolio setingkat direktur di Kementerian Agama.
“Kami menilai ICTP 2025 ini menjadi titik balik penting perjalanan transformasi pesantren di Indonesia. Kami berharap terjadi perubahan sistemik di lingkungan pesantren untuk merealisasikan mimpi Indonesia Emas,” ujar anggota Dewan Syuro DPP PKB tersebut.
Halaman Selanjutnya
Ia mengatakan karena hal itu terlihat dari belum tuntasnya regulasi turunan. Contohnya seperti Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, serta kecilnya alokasi anggaran negara untuk pesantren.
