6 hours ago
4
Semarang, VIVA — Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bertekad kemiskinan ekstrem di Tanah Air bisa nol. Namun, keinginan itu mesti didukung kolaborasi nyata dari berbagai elemen.
Demikian disampaikan Muhaimin saat dialog terbuka bertema 'Membangun Ekosistem Pemberdayaan Masyarakat Desa: Kolaborasi Pemerintah, Akademisi, dan Pesantren Menuju Nol Kemiskinan' di di Gedung Rektorat Lt. 4, Kampus 3 UIN Walisongo Semarang. Cak Imin dapat kesempatan membuka forum dialog itu.
Menurut dia, pemerintah RI punya komitmen menghapus kemiskinan ekstrem. Ia bilang komitmen itu harus didukung dengan kolaborasi antara pemerintah hingga akademisi. Pun, perlu dukungan kekuatan lokal seperti pesantren karena memahami kebutuhan masyarakat secara riil.
“Kita bertekad pada tahun 2026, nol kemiskinan ekstrem di Indonesia. Untuk mencapai itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pesantren sebagai kekuatan lokal yang memahami kebutuhan masyarakat secara nyata," kata Cak Imin, dalam keterangannya, Kamis, 19 Juni 2025.
Sementara, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Prof. Abdul Haris menyampaikan pentingnya sinergi kelembagaan dalam mewujudkan desa yang berdaya saing dan tangguh secara ekonomi.
“Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pesantren merupakan kunci akselerasi pengentasan kemiskinan dan penciptaan ekosistem desa yang berdaya dan mandiri," kata Prof. Abdul Haris.
Dia bilang dengan terselenggaranya dialog terbuka diharapkan lahir gagasan kolaboratif secara konkret untuk percepat pencapaian nol kemiskinan. Hal itu sejalan dengan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Dalam sesi panel dialog menghadirkan narasumber dari berbagai institusi seperti Kepala BAPPEDA, Guru Besar UNDIP, Guru Besar UIN Walisongo, dan perwakilan dari Kementerian Agama. Diskusi difokuskan pada strategi kolaboratif pengentasan kemiskinan melalui penguatan kelembagaan desa, pelibatan pesantren dalam pembangunan. Selain itu, kontribusi dunia akademik dalam merumuskan kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat.
Dengan terselenggaranya dialog terbuka ini, diharapkan lahir gagasan kolaboratif secara konkret untuk mempercepat pencapaian nol kemiskinan sejalan dengan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Sementara, Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. Nizar, merespons positif inisiatif kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan pesantren dalam pemberdayaan masyarakat desa.
“Penting bahwa pendidikan harus sampai pada level pemberdayaan masyarakat, tidak cukup hanya berhenti pada pengembangan akademik,” kata Prof Nizar.
Dia menuturkan pihaknya sebagai bagian institusi pendidikan Islam modern telah sejak lama menjadi ruang belajar inklusif bagi santri dan masyarakat luas. Pun, kini semakin relevan dalam menjawab tantangan pembangunan di desa.
Halaman Selanjutnya
Dia bilang dengan terselenggaranya dialog terbuka diharapkan lahir gagasan kolaboratif secara konkret untuk percepat pencapaian nol kemiskinan. Hal itu sejalan dengan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
