Diduga Palsukan Surat Bupati, Wakil Bupati Tasikmalaya Dilaporkan ke Polisi

Jawa Barat, VIVA – Tim Kuasa Hukum Bupati Tasikmalaya melaporkan Wakil Bupati, Cecep Nurul Yakin ke Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tasikmalaya pada Jumat, 11 April 2025, atas dugaan pemalsuan surat, kop surat, dan stempel yang mengatasnamakan Bupati Tasikmalaya.

Pelaporan tersebut dilakukan setelah tidak tercapainya kesepahaman antara kedua belah pihak terkait dugaan pemalsuan surat undangan kepada camat dan kepala desa yang dibuat pada 25 Maret 2025 lalu. Surat tersebut dikabarkan menggunakan nama Bupati Tasikmalaya dengan stempel yang diduga tidak sah.

Kuasa Hukum Bupati, Bambang Lesmana, menyatakan bahwa laporan tersebut dilayangkan berdasarkan dugaan pelanggaran Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat.

"Ini laporan atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat, kop surat, serta penggunaan stempel Bupati yang tidak sah. Jika terbukti, ancaman hukumannya maksimal enam tahun penjara," ujar Bambang kepada wartawan.

Menurut Bambang, dalam surat yang dilaporkan tersebut, nama Bupati dicantumkan seolah menjadi pihak yang mengundang, padahal, Bupati sama sekali tidak mengetahui maupun memberi wewenang atas surat tersebut.

"Yang kami laporkan adalah surat undangan kepada camat dan kepala desa untuk acara tanggal 25 Maret 2025. Dalam surat itu tercantum atas nama Bupati, padahal beliau tidak pernah memerintahkan atau mengetahui surat tersebut," ujarnya.

Selain itu, stempel yang digunakan dalam surat tersebut juga dinilai berbeda dengan stempel resmi yang berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

"Stempel yang digunakan dalam surat itu tidak sesuai dengan stempel asli yang dimiliki Bupati. Dari hasil analisis kami, dugaan pemalsuan ini sudah berlangsung selama dua tahun," kata Bambang.

Ia juga menyebut bahwa upaya mediasi telah dilakukan, termasuk nasihat dan teguran secara lisan dari Bupati kepada Wakil Bupati, namun tidak digubris.

Bambang menegaskan laporan ini murni perkara pidana dan tidak berkaitan dengan momentum Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya.

“Ini murni dugaan tindak pidana, tidak ada kaitannya dengan politik atau PSU,” tegasnya.

Ia juga mengklaim bahwa dari satu surat yang dipalsukan, terdapat dugaan keuntungan pribadi yang diperoleh sebesar Rp15–20 juta. Total, terdapat sekitar 30 surat serupa yang dikeluarkan selama dua tahun terakhir.

Menanggapi laporan tersebut, Wakil Bupati Cecep Nurul Yakin mengaku belum tahu isi laporan yang disampaikan ke pihak kepolisian.

“Saya belum tahu. Saya belum bisa menanggapi karena belum mengetahui secara pasti isi laporannya,” kata Cecep saat dikonfirmasi.

Ia menjelaskan bahwa surat undangan yang dipersoalkan berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi netralitas ASN di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, yang merujuk pada surat edaran Bupati.

"Kegiatan itu dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Bupati tentang netralitas ASN. Semua kegiatan dilaporkan kepada Bupati dan didampingi oleh Inspektorat serta BKPSDM," ujarnya.

Adapun soal penggunaan surat dan stempel, Cecep menyebut bahwa proses administrasi sepenuhnya dilakukan oleh Sekretariat Daerah.

“Kalau saya memang memerintahkan dibuatkan surat pemberitahuan untuk 12 kecamatan, tapi bukan saya yang membuat suratnya. Itu urusan Setda,” ucapnya.

Ia juga menekankan bahwa kegiatan tersebut tidak menggunakan dana APBD dan dilaksanakan murni sebagai bagian dari tugasnya sebagai Wakil Bupati.

"Saya hanya menjalankan tugas sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, yakni membantu Bupati dalam koordinasi dan evaluasi OPD hingga ke tingkat desa," tambahnya.

Saat ditanya soal teguran dari Bupati terkait penggunaan surat dan stempel, Cecep berdalih tidak pernah menerima teguran apapun, baik secara lisan maupun tertulis. (Denden Ahdani/tvOneTasikmalaya).