Dikenal Otoriter, Segini Indeks Persepsi Korupsi Negara-negara di Timur Tengah dan Afrika

• 

• Berita

• International

Kamis, 12 Februari 2026 - 13:33 WIB

VIVA – Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) 2025 yang dirilis Transparency International (TI) menyoroti penurunan upaya pemberantasan korupsi di berbagai belahan dunia, termasuk negara-negara Barat, serta hasil yang beragam di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA). Laporan terbaru ini menegaskan bahwa korupsi masih menjadi persoalan serius yang mengakar di banyak negara di kawasan tersebut.

Dalam siaran persnya, organisasi yang berbasis di Berlin itu menyebut sebagian besar pemerintah di kawasan Timur Tengah  dan Afrika Utara gagal menangani korupsi sektor publik secara efektif sepanjang tahun lalu. Meski beberapa negara mencatat perbaikan kecil, secara keseluruhan kawasan ini masih tertinggal dibandingkan wilayah lain secara global.

CPI sendiri telah diterbitkan setiap tahun sejak 1995, menilai sekitar 180 negara dan wilayah berdasarkan persepsi terhadap korupsi sektor publik. Indeks menggunakan skala 0 hingga 100, di mana skor tinggi menunjukkan sektor publik yang lebih bersih. Penilaian didasarkan pada pandangan para ahli dan eksekutif bisnis, bukan pada jumlah kasus korupsi yang tercatat.

Negara-negara Teluk kembali menjadi yang terbaik di kawasan MENA. Uni Emirat Arab (UEA) mencatat skor tertinggi dengan 69 poin, menempati peringkat ke-21 dunia dan berada di atas sejumlah negara maju seperti Prancis, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Meski demikian, skor tersebut masih di bawah ambang 80 poin yang biasanya dianggap sebagai indikator tata kelola yang sangat bersih.

Qatar dan Arab Saudi berada di peringkat ke-41 dan ke-45 secara global dengan skor masing-masing 58 dan 57 poin, meskipun keduanya mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Oman dan Bahrain mencetak 52 dan 50 poin, namun juga turun tiga peringkat dari tahun lalu.

Transparency International mengingatkan bahwa keberhasilan reformasi anti-korupsi di kawasan ini sangat bergantung pada komitmen politik jangka panjang. Organisasi tersebut menilai bahwa di negara dengan sistem non-demokratis, kebijakan anti-korupsi cenderung rapuh karena mudah berubah mengikuti prioritas politik.

Yordania menjadi salah satu negara yang mencatat kenaikan tipis, naik ke peringkat ke-56 dunia dengan 50 poin.