Jakarta, VIVA – Diduga telah melakukan penipuan, perusahaan travel dilaporkan oleh tiga perusahaan travel ke Polda Metro Jaya. Ketiga perusahaan yang melaporkan tersebut adalah PT WDI, PT LLL, dan PT DTI. Adapun yang dilaporkan adalah PT WMW atau WT.
Laporan tersebut telah terdaftar dengan nomor laporan LP/B/2008/III/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA serta LP/B/2005/III/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.
Kuasa hukum PT WDI, Andi Dedi Wijaya, memaparkan dugaan kasus tersebut. Dimana kliennya memesan tiket melalui travel tersebut sejak Oktober 2024 hingga Februari 2025. Adapun rencana keberangkatan pada Mei hingga Desember 2025.
Awal Maret, pihak PT WDI mengecek ke maskapai. Itu dilakukan setelah perusahaan tersebut mendengar laporan dari sejumlah perusahaan lainnya. Dari pengecekan, ternyata 40 dari 50 kode booking mereka tersebut tidak valid.
Dalam laporan polisi itu dijelaskan, periode September 2024 hingga Februari 2025, PT WDI dan PT LLL melakukan pembelian tiket pesawat melalui WT. Total pembayaran adalah Rp 3,5 miliar. Setelah pembayaran, korban menerima Passenger Name Record (PNR). PNR itu lalu diperiksa kembali ke maskapai. Hasilnya, hanya 10 dari 50 PNR yang valid, sementara 40 lainnya tidak terverifikasi.
Terlapor diduga menggunakan skema sistematis dengan mengeluarkan kode booking yang tidak valid atau berbeda dengan rute yang dipesan, serta menjual PNR yang tidak sah kepada beberapa perusahaan travel.
Untuk kerugian, selain PT WDI, PT LLL, PT DTI juga mengalami kerugian total mencapai Rp 2,7 miliar akibat pemesanan paket umroh yang tidak terealisasi.
"Dampaknya cukup besar, dengan beberapa calon jamaah umroh yang terancam gagal berangkat. Hal ini tentu mencoreng nama baik agen perjalanan yang menjadi korban," ujar Andi di Jakarta.
Mediasi sempat dilakukan sebelum pelaporan ini. Yakni pada 7 Maret 2025. Pihak terlapor mengakui ada kesalahan itu dan ada janji untuk pengembalian dana paling lambat 10 Maret 2025. Hanya Rp 793,95 juta yang dikembalikan hingga tenggat waktu yang disepakati, sisanya belum dilunasi. Tidak ada iktikad baik dari terlapor.
"Kami akhirnya melayangkan laporan resmi ke Polda Metro Jaya," tambah Andi.
Pihak pelapor mencantumkan beberapa pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam laporannya. Yakni Pasal 378 KUHP (penipuan), Pasal 372 KUHP (penggelapan), Pasal 263 KUHP (pemalsuan dokumen), Pasal 55 dan 56 KUHP (penyertaan dalam tindak pidana), serta Pasal 8, 9, 16, dan 19 UU Perlindungan Konsumen.
Beberapa bukti juga disertakan. Seperti dokumen transaksi, hasil verifikasi PNR dari maskapai, serta bukti komunikasi dengan pihak terlapor. Para saksi juga siap dihadirkan, termasuk karyawan pelapor, karyawan terlapor yang mengetahui transaksi ini, pengacara pelapor, dan perwakilan maskapai yang dapat mengonfirmasi keabsahan PNR.
Halaman Selanjutnya
"Dampaknya cukup besar, dengan beberapa calon jamaah umroh yang terancam gagal berangkat. Hal ini tentu mencoreng nama baik agen perjalanan yang menjadi korban," ujar Andi di Jakarta.